Rute dan Tol Baru di Maluku Turunkan Harga Komoditas Hingga 30%

0
1021
Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Pelabuhan Yos Sudarso terkait tol laut di Kota Ambon. FOTO : BIRO PERS SETPRES

(Vibizmedia – Nasional) Untuk memudahkan konektivitas antarpulau, pemerintah wujudkan pembangunan tol laut di kawasan Kota Ambon.

Dalam kunjungan kerjanya menuju Pelabuhan Yos Sudarso, Presiden meninjau dua unit Kapal Ferry Ro-Ro yang merupakan program bantuan dari Kementerian Perhubungan guna memudahkan arus barang dan arus manusia yang semakin dinamis di kawasan Provinsi Maluku.

Dua kapal ferry 500 gros ton (GT) itu adalah Kapal Ro-Ro Lelemuku yang melayani rute Saumlaki-Adaut-Letwurung, sementara Kapal Ro-Ro Tanjung Sole melayani rute Namlea-Manipa-Waesala, ungkap Presiden Joko Widodo, Kamis (9/2).

Dengan adanya penambahan dua kapal tersebut, harga komoditas yang ada di kawasan Provinsi Maluku bisa mengalami penurunan yang siginifikan mengingat adanya penambahan rute dan kapasitas yang diakomodir dua kapal tersebut.

Dengan adanya rute-rute dan kapal-kapal baru tersebut dapat membuat harga komoditas menjadi turun antara 20% – 30%, ungkap Presiden Jokowi.

Selain itu, Presiden Joko Widodo menyatakan akan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Provinsi Maluku, khususnya Kota Ambon, untuk belajar tentang ilmu kelautan hingga mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan untuk masa depan mereka.

Dari keluhan yang diterimanya dari para nelayan yang tidak bisa melaut pada saat musim ombak. Hal ini dikarenakan kapal yang digunakan para nelayan merupakan kapal kecil yang tidak bisa berlayar pada saat musim ombak.

Tahun ini, Presiden Jokowi berjanji akan memberikan tambahan kapal besar 1500 GT untuk antisipasi musim ombak, dengan kapal 500 GT umumnya para nelayan tidak berani. Selain itu, pemerintah juga akan menambah 7 rute dan 100 kapal rakyat untuk masyarakat sesuai dengan visi maritim Indonesia yang dicanangkan pemerintah.

Usai menghadiri Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2017, Presiden menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang mengkaji payung hukum yang masuh dalam proses Keputusan Menteri atau Keputusan Presiden untuk menobatkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.

Besarnya sumber daya perikanan di Maluku, penting menjadikan payung hukum bagi program dan kebijakan-kebijakan mengenai Maluku di masa depan serta mendukung realisasi program tersebut.

Journalist : Rully
Editor      : Mark Sinambela

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here