(Vibizmedia – Nasional) Sebagai pengganti program beras sejahtera (Rastra), pemerintah memulai distribusi bantuan pangan dalam bentuk non tunai per hari ini, Kamis (23/2), yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Distribusi bantuan pangan nontunai merupakan program pemerintah yang sejak lama dipersiapkan. Sebelumnya, pada 16 Maret dan 19 Juli tahun lalu, Presiden Joko Widodo telah membahas tentang rencana pemerintah untuk mendistribusikan bantuan pangan melalui kartu yang akan disampaikan langsung kepada rumah tangga yang menjadi sasaran.
Program Bantuan Pangan Non Tunai ini merupakan kelanjutan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah disalurkan di 68 Kabupaten/Kota pada tahun 2016 menggunakan KKS. Sejalan dengan target wilayah penyaluran yang ditetapkan Kementerian Sosial, saat ini telah terdapat 15.878 agen Layanan Keuangan Digital (LKD) dan Laku Pandai yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah siap menyalurkan Bantuan Pangan.
Pada tahun 2017, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai akan dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa dan 3 kota di wilayah timur. Adapun target penyaluran tahun 2017 adalah sekitar 1,286 juta KPM dengan total nilai sebesar Rp1,7 triliun. Target ini direncanakan meningkat signifikan pada tahun 2018 menjadi sekitar 10 juta keluarga penerima bantuan.
Kartu ini dapat digunakan untuk menebus beras, dan/atau telur, atau bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko pada harga yang berlaku. Bertempat di Gedung Olahraga POPKI, Cibubur, Jakarta Timur, melalui KKS tersebut setiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp 110.000 per bulannya. Saldo yang terdapat dalam KKS itu nantinya dapat ditukarkan dengan komoditas beras dan lainnya.
Presiden sampaikan bahwa beras yang disiapkan oleh pemerintah bernama “Beras Kita” memiliki kualitas yang baik, dengan harga Rp8.500 per kilo. Selain untuk menyalurkan bantuan pangan nontunai, KKS juga mencakup bantuan program keluarga harapan (PKH).
KKS yang diperuntukkan untuk menyalurkan PKH sendiri terdapat saldo sebesar Rp1.890.000 yang diperuntukkan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Pada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadikan sistem perbankan sebagai media penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dengan diterapkannya sistem tersebut, penyalahgunaan dana bantuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat semakin diminimalisir.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
