(Vibizmedia-Jakarta) Presiden Joko Widodo meresmikan Rapat Kerja Pemerintah serta sosialisasi aturan-aturan kemudahan berusaha kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sosialisasi yang dilakukan di Jakarta International EXPO (JI-EXPO) Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (28/3).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan untuk dapat meningkatkan kemudahan berusaha, perlu adanya Satuan Petugas (Satgas) kemudahan berusaha agar dapat mendorong pertumbuhan investasi di daerah dan ekspor keluar negeri. Jikalau para kepala daerah mengabaikan satgas tersebut maka Indonesia akan menjadi negara tertinggal.
Disamping itu, Presiden Jokowi
menekankan peringkat investasi dan ekspor Indonesia masih kalah dari negara tetangga. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang banyak.
Kita ini negara besar, dengan SDM besar. Masa ekspor kita kalah dengan Malaysia, Filipina, Vietnam kalah kita. Kalau diterus-teruskan kita enggak mau mengubah seperti apa yang tadi saya sampaikan maka bisa kita ditinggal lagi sama Laos, Kamboja. Kalah kita, ungkap Presiden.
Presiden Jokowi meyakini bahwa Indonesia bisa menjadi negara berkembang jika SDA dan SDM digunakan secara optimal. Para kepala daerah juga harus terlibat proaktif untuk mendukung pembentukan Satgas kemudahan berusaha.
Berdasarkan data Kementerian Perekonomian, ada 241 kabupaten/kota yang belum membentuk satgas Kemudahan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), diantaranya Kabupaten Kendari, Singkawang, Bengkayang, Dompu, Kupang, Alor, Button, Sumba Barat, Kaimana, Alor, Manokwari, Jayapura, Halmahera Barat, Buru dan lainnya.
Journalist: Rully
Editor: Mark Sinambela
