(Vibizmedia-Nasional) Dalam rangka merayakan 60 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Jepang, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono di Istana Merdeka, Senin (25/6).
Jepang merupakan mitra stategis Indonesia, melalui pertemuan bilateral tersebut, Presiden Jokowi berharap ke depannya kedua negara dapat saling meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. Presiden ingin hubungan 60 Tahun Indonesia-Jepang jadi momentum penguatan kerja sama
Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengawalinya dengan menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan Jepang atas pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB.
Terima kasih atas dukungan Jepang terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Indonesia akan berusaha secara maksimal untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia, ungkap Presiden Jokowi.
Di bidang ekonomi, Jepang sendiri merupakan negara yang banyak menanamkan investasinya di Indonesia. Tahun 2017 lalu, tercatat bahwa Negeri Matahari Terbit itu telah menanamkan investasinya tidak kurang dari USD 5 miliar di Indonesia.
Selama pemerintahan saya pembangunan infrastruktur dilakukan secara intensif. Saya senang Jepang menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur di Indonesia, terang Presiden.
Selain infrastruktur, Presiden berharap agar pemerintah Jepang juga dapat meningkatkan kerja sama untuk pengembangan perikanan terpadu terutama di pulau terluar Indonesia seperti di Sabang dan Morotai. Jepang juga diharapkan untuk dapat menjadikan Indonesia sebagai basis produksi manufaktur untuk pasar Asia.
Saya juga berharap Jepang dalam meningkatkan kerja sama pengembangan produksi baterai lithium dan mobil listrik, jelas Presiden.
Dalam kaitannya dengan kerja sama di kawasan dan dunia internasional, Indonesia mengajak Jepang dan seluruh negara untuk menjaga penghormatan terhadap hukum internasional. Di hadapan Taro Kono, Presiden menyebut bahwa Indonesia menyambut baik perkembangan positif dari upaya perdamaian di semenanjung Korea. Kedua negara juga dapat terus melakukan komunikasi dalam pengembangan konsep Indo-Pasifik, yang inklusif, mengedepankan kerjasama, habit of dialogue dan mengutamakan penghormatan terhadap hukum internasional.
Mengakhiri pembicaraannya, Presiden mengajak Jepang untuk memberikan dukungan penuh dalam menyukseskan gelaran Asian Games 2018 yang diselenggarakan di Jakarta dan Palembang. Saya mengharapkan Jepang memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Asian Games yang akan dibuka 18 Agustus 2018, ungkapnya.
Journalist: Rully
Editor: Mark Sinambela
Presiden Jokowi: Netralitas TNI, Polri, dan BIN Mutlak!
Netralitas TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak merupakan hal yang bersifat mutlak dan tak perlu diragukan lagi. Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah tudingan terhadap netralitas tiga lembaga negara itu dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia.
Netralitas TNI, Polri, dan BIN itu adalah bersifat mutlak dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada,” ujar Presiden di kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin, 25 Juni 2018.
Ia menegaskan bahwa dirinya telah memberikan arahan kepada pimpinan masing-masing lembaga, yakni Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN untuk tetap menjaga netralitas para aparat negara di Pemilu dan Pilkada mendatang.
Ini sudah saya tegaskan untuk disampaikan ke jajaran yang ada di Polri, TNI, dan BIN. Sudah saya sampaikan pada Kabin, Kapolri, dan Panglima TNI. Jadi tidak usah ditanyakan lagi,” tuturnya.
Untuk mendukung sekaligus mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, Kepala Negara turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama ikut mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila memang ditemukan kecurangan terkait hal itu.
Kita juga mengundang masyarakat untuk bersama-sama mengawasi. Marilah bersama-sama kita awasi. Ada ketentuannya, kalau dilihat ada yang tidak netral silakan dilaporkan ke Bawaslu. Jelas sekali saya kira,” tandasnya.
