Realisasi APBN Februari 2019 Menunjukkan Tren Kinerja Yang Positif

0
816

(Vibizmedia – Economy & Business) – Pemerintah terus memanfaatkan momentum kinerja APBN yang semakin membaik untuk mendukung optimalnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terlihat dari realisasi APBN pada akhir Februari 2019 menunjukkan tren kinerja yang positif dengan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh 119,05 persen (yoy). Kinerja yang baik ini mendukung pendapatan negara yang mampu tumbuh 8,21 persen (yoy) dan belanja negara yang juga meningkat 9,15 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan kombinasi realisasi tersebut, defisit anggaran terkendali pada level 0,34 persen terhadap PDB.

Sampai dengan bulan Februari tahun 2019, kinerja realisasi pendapatan negara dan hibah secara umum masih menunjukkan tren yang positif. Hingga akhir Februari 2019 realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 217,21 triliun atau 10,03 persen dibandingkan target dalam APBN 2019. Realisasi pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 177,24 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 39,91 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 62,7 miliar tersebut, masing-masing telah mencapai 9,92 persen, 10,55 persen, dan 14,40 persen terhadap target yang ditetapkan pada APBN 2019.

Komponen pendapatan negara dari penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanan dan cukai. Penerimaan pajak telah mencapai Rp 160,85 triliun atau 10,20 persen dari target APBN tahun 2019. Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 16,39 triliun atau mencapai 7,85 persen target dalam APBN 2019.

Realisasi penerimaan pajak antara lain didukung oleh PPh nonmigas yang tumbuh sebesar 13,56 persen (yoy). Pencapaian ini didukung oleh pertumbuhan penerimaan PPh 21, PPh 22 Impor, PPh 25/29 Badan, dan PPh Final yang masing-masing tercatat tumbuh sebesar 15,67 persen (yoy), 4,89 persen (yoy), 40,44 persen (yoy), dan 3,58 persen (yoy). Capaian ini juga tidak lepas dari tingkat kesadaran pajak yang semakin tinggi dan kemudahan layanan perpajakan yang terus ditingkatkan, demikian dilansir dari Kementerian Keuangan.

Dari segi pelaporan dan kepatuhan pajak sinyal positif terus meningkat terhadap kepatuhan pajak (tax compliance) masyarakat karena adanya kemudahan layanan perpajakan melalui penerapan kombinasi penetrasi teknologi digital di masyarakat, komitmen peningkatan kapasitas layanan, dan inovasi pelayanan. Kombinasi tersebut menghasilkan jumlah SPT elektronik (e-filing dan e-form) yang mencapai 6,7 juta SPT atau 94,7 persen dari total SPT Orang Pribadi yang diterima di tahun 2019 ini.  Sementara itu, tagline program penyampaian SPT Tahunan 2019 “Lebih Awal, Lebih Nyaman” juga menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan SPT Tahunan Orang Pribadi yang diterima hingga per hari ini sebanyak 7,1 juta SPT atau tumbuh 15,54 persen (yoy).

Penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh signifikan disumbangkan oleh penerimaan Bea Masuk (BM) yang tumbuh 5,73 persen (yoy) dan penerimaan cukai yang yang tumbuh signifikan sebesar 768,89 persen (yoy). Penerimaan cukai berkontribusi lebih tinggi dengan realisasi Rp 10,08 triliun yang disebabkan oleh pergeseran pelunasan cukai dari bulan Desember 2018 menjadi bulan Februari 2019 sebesar Rp 8,75 triliun, sedangkan penerimaan BM sebesar Rp 5,69 triliun.

Sampai dengan tanggal 28 Februari 2019, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 39,91 triliun atau 10,55 persen dari APBN tahun 2019. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,29 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018.

Di sisi belanja, realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Februari 2019 mencapai Rp 271,83 triliun atau 11,04 persen dari pagu APBN 2019. Capaian ini meningkat 9,15 persen (yoy) jika dibandingkan dengan tahun 2018. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 145,68 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 126,14 triliun.

Lebih lanjut, realisasi defisit APBN hingga akhir Februari 2019 mencapai Rp 54,61 triliun atau sekitar 0,34 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi defisit tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi defisit pada periode tahun sebelumnya, baik secara nominal maupun persentase terhadap PDB. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah yang senantiasa menjaga kredibilitas APBN dengan pengelolaan yang pruden dan berkelanjutan, sebagaimana diapresiasi lembaga pemeringkat Fitch yang memberikan reafirmasi rating BBB/Outlook Stabil untuk Indonesia baru-baru ini.

Pemerintah berkomitmen melanjutkan pembangunan fundamental yang kuat bagi perekonomian Indonesia untuk dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan dapat tetap bertahan (resilient) terhadap volatilitas ekonomi yang berpotensi mempengaruhi ekonomi Indonesia.

 

 

Belinda Kosasih/ Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting

Editor : Asido Situmorang

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here