(Vibizmedia-Nasional) Presiden Joko Widodo mendorong pelaksanaan program padat karya tunai dipercepat agar dapat membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat dipedesaan.
“Kita ingin melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19, tapi juga kita ingin menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dipedesaan”, terang Presiden saat membuka rapat terbatas Percepatan Program Padat Karya Tunai melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Selasa 7 April 2020.
Menurutnya, untuk menjaga daya beli masyarakat di pedesaan, pemerintah harus melakukan dua cara yang bergerak simultan, yang pertama penyaluran program perlindungan sosial yang tadi (ratas penyaluran jaring pengaman sosial) kita sudah bicarakan, kemudian yang kedua, kita ingin mempercepat pelaksaaan program padat karya tunai yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat kita dipedesaan, lanjut Presiden.
Agar program kedua cara tersebut dapat berjalan, Presiden menekankan seluruh menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk memperbanyak program-program yang sifatnya padat karya tunai.
Bagi Presiden kondisi yang terjadi saat ini, keadaan tidak normal dan masyarakat ada pada posisi yang sulit.
“Oleh sebab itu, memperbanyak program-program padat karya tunai, yang adalah menjadi kewajiban semua kementerian, lembaga dan daerah, kalau biasanya hanya mungkin membuat 10 sekarang harus membuat 50 paling nga lima kali, kalau hanya normal-normal saja tidak akan ada tendangannya”, tegasnya.
Selain itu, Presiden juga telah memerintahkan Kemendes untuk membuat pedoman atau panduan agar program padat karya tunai ini betul-betul bisa masif dan tepat sasaran. Dengan memprioritaskan keluarga-keluarga miskin, penggangguran, dan setengah mengganggur. Terkait upah kerja, Presiden minta agar dapat diberikan setiap hari atau mingguan.
Dalam pelaksanaan padat karya tunai tersebut, Presiden mengingatkan agar pekerja harian tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, menjaga jarak, memakai masker sehingga pelaksanaan program padat karya tunai tidak menggangu upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
