(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah tengah melakukan evaluasi terhadap capaian target Pusat Kesejahteraan Sosial-Sistem Layanan Rujukan Terpadu (Puskesos-SLRT) jelang akhir tahun 2020. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian target di tahun 2021.
Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos), dari target capaian 220 kabupaten/kota di tahun 2020, saat ini baru 155 kab/kota yang telah mengembangkan Puskesos-SLRT. Sementara target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di 2024, Puskesos-SLRT sudah dapat menjangkau seluruh wilayah kab/kota di Indonesia.
Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ade Rustama mengungkapkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai target Puskesos-SLRT.
“Untuk bisa mengoptimalkan pencapaian target dari pelaksanaan Puskesos-SLRT ini tidak hanya bertumpu pada peran pemerintah pusat saja, tetapi perlu kerja sama dari semua pihak,” jelas Ade saat memimpin Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Puskesos-SLRT di Hotel Harris Vertu, Jakarta, Selasa, 8 Desember 2020.
Selain capaian target secara kuantitatif, menurut Ade, kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) penyelenggara Puskesos-SLRT juga perlu ditingkatkan. Di samping itu, pentingnya mendorong inovasi baik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat Kemensos Serimika BR. Karo menambahkan bahwa target di tahun 2021, jumlah Puskesos-SLRT diharapkan bisa mencapai 280 kabupaten/kota dan 560 desa/kelurahan.
“Untuk penguatan SDM dilakukan menggunakan e-learning dan sudah kita uji coba di Bogor dan Tobalong. Kita harapkan ke depannya bisa dilakukan di daerah-daerah lain,” katanya.
Sedangkan, jumlah fasilitator sudah sebanyak 9.172 orang dan lebih kurang 20 ribu orang petugas dengan sebagian besar dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Desa (APBD/Des). Adapun total SDM penyelenggara Puskesos-SLRT telah mencapai 32 ribu orang.
“Tentu kita berharap tidak hanya dari APBN, daerah juga akan didorong terus agar bisa mempergunakan anggarannya untuk membentuk Puskesos-SLRT,” ungkap Serimika.
Untuk diketahui, selama masa pandemi Covid-19, Puskesos-SLRT telah banyak menerima berbagai keluhan masyarakat. Diantaranya keluhan terkait bantuan sosial (bansos) Covid-19 seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 206 keluhan, Bantuan Sosial Sembako (BSS) 293, ataupun Bantuan Sosial Tunai (BST) hingga 1.254 keluhan.
