(Vibizmedia-Nasional) Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan global yang diakibatkan pandemi Covid-19.
“Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi stabilitas ekonomi global dan menjadi perhatian seluruh anggota WTO. Untuk itu, reformasi WTO diperlukan untuk mendukung peran strategis WTO dalam menghadapi tantangan global, khususnya krisis yang disebabkan pandemi,” jelas Lutfi saat Informal WTO Ministerial Gathering (Pertemuan Informal Tingkat Menteri WTO) secara virtual, pada Jumat, 29 Januari 2021.
Dalam pertemuan yang diikuti 29 negara anggota ini, membahas peran WTO menghadapi tantangan global di tengah pandemi dalam pemulihan ekonomi dan prioritas persiapan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-12. Mayoritas perwakilan pemerintah negara menyampaikan komitmen menjaga kredibilitas sistem perdagangan multilateral dan juga mendesak beberapa hal yang harus diselesaikan saat ini. Di antaranya penunjukan Direktur Jenderal WTO yang baru dan anggota Badan Tingkat Banding guna memulihkan kembali fungsi sistem penyelesaian sengketa di WTO.
“Dalam mengembalikan kepemimpinan di WTO, sangatlah penting untuk menyelesaikan penunjukan Dirjen WTO yang baru, serta mengembalikan kepercayaan global pada sistem perdagangan multilateral melalui penunjukan anggota pada Badan Tingkat Banding WTO,” terang Mendag Lutfi.
Pertemuan ini juga menyoroti relevansi perdagangan dan peran WTO dalam mengatasi pandemi dan mendorong pemulihan. Mayoritas perwakilan pemerintah negara menekankan pentingnya kepastian akses yang adil dan terjangkau untuk barang-barang medis, termasuk vaksin, serta langkah-langkah untuk memfasilitasi perdagangan, kekayaan intelektual, dan transparansi.
“Kita harus memberikan dukungan terhadap proposal anggota WTO untuk pencegahan, penanganan, dan pengobatan Covid-19. Seperti usulan pengabaian ketentuan tertentu dari Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement. Apabila diperlukan, kita mengupayakan kesepakatan tingkat Menteri agar tindakan-tindakan tersebut bersifat sementara, mempunyai target, dan proposional sehingga tidak disengketakan di WTO di kemudian hari,” ucapnya.
Selain itu, perundingan mengenai subsidi perikanan yang seharusnya selesai pada 2020 mendapat perhatian serius dari seluruh perwakilan negara yang ikut pada pertemuan. Pada perundingan ini seluruh perwakilan pemerintah menyetujui untuk meningkatkan upaya menemukan solusi yang dapat diterima bersama dan konsisten dengan semua elemen mandat negosiasi.
“Upaya mempersempit perbedaan pandangan dalam perundingan adalah fokus pada subsidi yang merugikan dan memberikan perhatian pada Special and Differential Treatment yang efektif bagi negara berkembang dan negara kurang berkembang,” ungkapnya.
