(Vibizmedia – Jakarta) Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah memberi dampak yang signifikan di berbagai lini kehidupan, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, hingga sosial. Pemerintah pun sangat menyadari bahwa penanganan pandemi Covid-19 tidak dapat dilakukan secara sektoral ataupun dengan cara biasa. Untuk itu diperlukan inovasi secara kolaboratif dari berbagai elemen masyarakat.
“Kita butuh inovasi dan terobosan baru yang dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai pihak, termasuk unsur akademisi, organisasi dan tokoh masyarakat, badan usaha, media dan insan pers, serta berbagai elemen masyarakat,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada Penganugerahan Merdeka Award secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, yang ditayangkan pada Jum’at (02/04/2021).
Lebih jauh Wapres mengungkapkan, sepanjang tahun 2020 yang lalu, upaya-upaya kolaboratif untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan bermunculan di berbagai wilayah di Indonesia. Upaya-upaya tersebut didukung dengan teknologi digital yang terbukti mampu beradaptasi dengan memanfaatkan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial secara virtual.
“Hal ini tercermin dari statistik pertumbuhan sektor informatika dan komunikasi yang tetap konsisten bertumbuh dua digit, sebesar 10,83% pada kuartal II dan 10,61% pada kuartal III tahun 2020 (BPS, 2020),” ungkap Wapres.
Namun di sisi lain, Wapres melihat, muncul tantangan terkait kesiapan infrastruktur dan ekosistem digital, serta sumber daya manusia (SDM) untuk memanfaatkan peluang dari transformasi digital tersebut.
“Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengupayakan agar pemenuhan infrastruktur telekomunikasi di seluruh 83.218 desa/kelurahan di Indonesia dapat terselesaikan pada akhir 2022,” terangnya.
Sedangkan, dari sisi pembangunan SDM, Wapres menuturkan, pemerintah menyediakan berbagai program kecakapan SDM Indonesia, seperti Kartu Prakerja dan Digital Talent Scholarship.
Tantangan berikutnya adalah penyesuaian pola kerja dalam menghadapi pandemi. Data BPS per 1 Juni 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 73,85% kantor menerapkan kebijakan bekerja dari rumah secara penuh maupun parsial guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Menurut Wapres, apabila pola kerja seperti ini dinilai produktif dan menguntungkan, maka ke depan bisa terus dipertahankan. Namun, terdapat banyak aspek yang perlu dipertimbangkan apabila pola seperti ini dilanjutkan.
“Pola bekerja dari rumah memiliki tantangan tersendiri, baik bagi pekerja maupun pemberi kerja, seperti aspek monitoring, keamanan data, produktivitas kerja, dan efektivitas komunikasi,” terangnya.
Hal lain yang juga menjadi pekerjaan rumah bersama, lanjut Wapres, adalah bagaimana menumbuhkan perekonomian tanpa bergantung pada eksploitasi sumber daya alam. Para ahli mengungkapkan, bahwa dibalik menurunnya pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi, ternyata terjadi penurunan emisi karbon global sebesar 7%.
“Oleh karena itu, tugas kita ke depan adalah mengupayakan pemulihan kesehatan masyarakat dan perekonomian Indonesia dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam,” ungkapnya.
