(Vibizmedia – Nasional) Soe – Kepala Bagian Hukum Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Yusak Banunaek didampingi Kasubag Bantuan Hukum, Yaan Letuna menerima Tim Kanwil Kemenkumham NTT yang melaksanakan koordinasi Aksi HAM 2021 di ruangan kerja Bagian Hukum, Kamis (29/07/2021). Tim Kanwil terdiri dari Kasubbid Pemajuan HAM, Jeanett Sunbanu, Kasubbid P3HAM, Novebriani Sarah dan Kasubbid Pelayanan AHU, Regina A. Siga.
Dalam kesempatan tersebut, Kasubbid Pemajuan HAM, Jeanett Sunbanu menyampaikan, Kabupaten TTS tidak melaporkan Aksi HAM B04 (bulan keempat) dan B08 (bulan kedelapan) berdasarkan rekapan pelaporan capaian Aksi HAM tahun 2020. Sedangkan pada B12 (bulan keduabelas) hanya melaporkan aksi 1 yaitu harmonisasi rancangan produk hukum daerah agar tidak mendiskriminasi hak-hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas.
Selain itu, disampaikan pula pada tahun 2021 mengalami perubahan jumlah Aksi HAM dari 4 aksi menjadi 9 aksi yang mencakup 4 kelompok sasaran yaitu kelompok sasaran perempuan sebanyak 4 aksi, kelompok sasaran anak sebanyak 3 aksi, dan untuk kelompok sasaran penyandang disabilitas serta kelompok sasaran komunitas masyarakat adat masing-masing 1 aksi. “Hal ini sesuai dengan Perpres 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025,” ujarnya.
Sementara itu, Kasubbid Pelayanan AHU, Regina A. Siga mendorong agar Pemerintah Kabupaten TTS segera membentuk Panitia Daerah RANHAM Kabupaten TTS Tahun 2021. Pembentukan Panitia Daerah RANHAM yang terdiri dari unsur Bagian Hukum, Bappeda, Dinas Sosial, Rutan, stakeholder terkait serta masyarakat dilakukan untuk mendukung pelaksanaan RANHAM 2021-2025.
“Panitia Daerah RANHAM ini tidak perlu dilakukan pengukuhan, namun dapat langsung bekerja,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kasubbag Bantuan Hukum Yaan Letuna menyatakan akan segera membentuk Panitia Daerah RANHAM dan segera action untuk pemenuhan Aksi HAM B04 yang digabungkan pelaporannya dengan B08.
Sumber : Kanwil NTT
