(Vibizmedia – Nasional) Pembangunan infrastruktur masih dianggap lambat, terjadi akibat birokrasi atau regulasi yang tumpang tindih, proses perijinan yang berbelit dan terbatasnya anggaran yang tersedia. Penyediaan infrastruktur prioritas yang dimaksud mencakup infrastruktur jalan, transportasi, pelabuhan dan listrik.
Dalam pengambilan keputusan level paling atas dengan implementasi tidak terjadi sinkronisasi, baik izin lokasi, izin hutan, Amdal dan pinjaman dari luar negeri sering terhambat. Dalam rapat terbatas di kantor kepresidenan, Presiden Jokowi mendorong para menteri agar segera menyelesaikan permasalahan ini.
Presiden menekankan agar komite percepatan infrastruktur dapat bekerja dengan baik, sebagai contoh perencanaan Mass Rapid Transportation (MRT) sampai 26 tahun dengan proses panjang mulai dari visibility studies masuk dalam bluebook, Amdal, pencarian funding, fund channel, set up organisasi, perlu di sederhanakan dan di percepat.
Dengan maraknya groundbreaking, presiden tidak ingin hanya sekedar seremonial sehingga kedepannya presiden akan datang jika proyek seperti jalan sudah berjalan atau selesai sekitar 2-3 kilometer terlebih dahulu, pelabuhan dimana alat berat sudah bekerja sekitar 1-2 bulan terlebih dahulu.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
