(Vibizmedia – Jakarta) Bank Dunia membahas tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama pandemi Covid-19 dan setelahnya, seperti yang tercantum dalam laporan bertema “Building SOE: Crisis Management and Resilience”. Dalam laporannya, Bank Dunia menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 memberikan tekanan besar pada pemerintah, masyarakat, dan perusahaan, termasuk BUMN. Gangguan pada siklBUus bisnis menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan serta peningkatan risiko usaha.
Bank Dunia menyoroti risiko yang dihadapi BUMN, termasuk risiko manajemen, peran BUMN, kepemilikan negara, dan apa yang telah serta akan dilakukan BUMN ke depannya. Menurut Bank Dunia, BUMN memainkan peran penting sebelum pandemi dan diperkirakan akan terus memiliki peran yang signifikan pasca-pandemi. Secara global, BUMN telah menjadi salah satu perusahaan multinasional terbesar dan tercepat berkembang selama dua dekade terakhir.
Dalam 10 tahun terakhir, studi IMF menunjukkan bahwa BUMN mengalami peningkatan signifikan dalam hal kepentingan di antara perusahaan terbesar di dunia, dengan nilai aset mencapai US$45 triliun, yang sekarang setara dengan 50% dari total PDB global. Selama pandemi, BUMN memainkan peran penting dalam penyediaan kebutuhan medis. Ketika rantai pasokan reguler terganggu dan beberapa negara memberlakukan larangan ekspor untuk barang-barang penting, BUMN dikerahkan oleh pemerintah untuk menyediakan produk dan layanan medis yang dibutuhkan. Di Indonesia, misalnya, BUMN mengambil langkah strategis dengan membangun prototipe ventilator yang sangat diperlukan pada masa pandemi, serta menyediakan berbagai kebutuhan medis darurat dan mendirikan rumah sakit.
Bank Dunia juga menyebut bahwa BUMN menjadi pemain utama dalam situasi darurat, menyediakan kebutuhan dasar publik, merestrukturisasi utang, dan menjaga stabilitas bisnis. Namun, BUMN menghadapi tantangan serius, seperti masalah keuangan, penurunan pendapatan, pembatasan jumlah karyawan, dan kesulitan dalam menjalankan bisnis serta distribusi. Sebagai tanggapan, pemerintah memperkenalkan berbagai langkah dukungan bagi BUMN, termasuk bantuan keuangan berupa pinjaman, suntikan ekuitas, dan subsidi, yang terutama terlihat di sektor-sektor seperti penerbangan.
Bank Dunia merekomendasikan agar pemerintah mengurangi distorsi pasar yang diakibatkan oleh BUMN dengan meningkatkan tata kelola, melakukan restrukturisasi, IPO, dan memfasilitasi kolaborasi dengan sektor swasta. Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam laporannya yang berjudul “Unlocking the Economic and Social Value of Indonesia’s State-Owned Enterprises” menyoroti peran besar BUMN dalam perekonomian Indonesia. ADB menyatakan bahwa BUMN telah memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi Indonesia, menyumbang lebih dari 56% PDB sejak 2019.
ADB juga menekankan bahwa BUMN memberikan nilai ekonomi dan sosial. Nilai ekonomi BUMN tercermin dari peningkatan aset, pendapatan, dan profit, sementara nilai sosialnya terlihat dari peran BUMN dalam menyediakan barang publik melalui kewajiban pelayanan publik (PSO) serta program-program sosial di berbagai bidang.
