(Vibizmedia – Sidney, Australia) Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono, atas nama Pemerintah Indonesia, menandatangani Deklarasi Sydney bersama perwakilan dari Australia dan Papua Nugini dalam Forum Tingkat Menteri Arafura dan Timor Seas yang kedua, di Sydney, Australia, pada Kamis (5/12/2024). Dalam deklarasi tersebut, Indonesia mengajak negara-negara kawasan untuk menerapkan prinsip ekonomi biru.
Penandatanganan Deklarasi Sydney mencerminkan komitmen negara-negara di kawasan untuk melindungi keanekaragaman hayati di wilayah Laut Arafura dan Laut Timor, serta menangani isu-isu lintas batas seperti sampah laut, praktik perikanan ilegal (IUUF), dan pencemaran akibat tumpahan minyak.
Trenggono menjelaskan bahwa kehadiran Indonesia dalam forum tersebut menegaskan komitmen negara dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan perikanan berkelanjutan, serta peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dokumen deklarasi itu ditandatangani bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Air Australia, Tanya Plibersek, serta Menteri Perikanan dan Sumber Daya Kelautan Papua Nugini, Jelta Wong.
Deklarasi tersebut juga memuat rencana pembentukan mekanisme tata kelola regional (Regional Governance Mechanism/RGM) untuk melaksanakan Rencana Aksi Strategis (SAP) kawasan Laut Arafura dan Timor pada periode 2024-2033. Mekanisme ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi regional yang efektif dan terkoordinasi.
Dalam forum itu, Trenggono juga memaparkan pengembangan sistem Ocean Big Data di Indonesia, yang melibatkan teknologi Artificial Intelligence dan Machine Learning untuk mendukung implementasi Indonesia Ocean Accounting. Sistem ini dirancang untuk menganalisis keseimbangan sumber daya laut serta memberikan data pengawasan yang akurat secara simultan.
Trenggono menekankan pentingnya budidaya perikanan sebagai salah satu cara melindungi populasi ikan di laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengembangkan model budidaya berkelanjutan guna meningkatkan produksi tanpa bergantung sepenuhnya pada hasil tangkapan laut. Upaya ini selaras dengan tujuan konservasi program ATSEA.
Sebagai bagian dari program Ekonomi Biru, KKP juga memperluas kawasan konservasi laut, menerapkan kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota, mengawasi pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta melibatkan nelayan dalam kegiatan pembersihan sampah plastik di laut.
Trenggono menutup pernyataannya dengan mengajak negara-negara di kawasan untuk bersama-sama mengimplementasikan prinsip ekonomi biru dan menjadikan kesehatan laut sebagai prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya di Laut Arafura dan Laut Timor.
