(Vibizmedia – Jakarta) Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen pada 2029, sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan target tersebut, Presiden menekankan pentingnya industrialisasi dan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah domestik, serta penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, dalam sebuah acara diskusi memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2024, menyampaikan bahwa integritas dan profesionalisme harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan ekonomi. Menurutnya, tanpa kedua aspek tersebut, reformasi birokrasi akan kehilangan arah, dan efektivitas kebijakan tidak akan tercapai. Ia juga menegaskan perlunya upaya ekstra dari semua pihak untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Acara diskusi tersebut, yang diadakan oleh Kemenko Perekonomian bersama Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (Setjen Denas KEK), bertujuan memperkuat tata kelola, integritas, dan profesionalisme demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Susiwijono menekankan bahwa integritas dan profesionalisme pegawai menjadi kunci dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemenko Perekonomian dan Setjen Denas KEK.
Dalam menjalankan tugasnya, Kemenko Perekonomian dan Setjen Denas KEK bertanggung jawab mengoordinasikan kebijakan untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia secara global. Namun, upaya ini juga menghadapi tantangan besar seperti benturan kepentingan dan gratifikasi, yang dapat mengancam integritas dan profesionalisme. Oleh karena itu, good governance harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Susiwijono mengajak semua pihak untuk menjadikan momen ini sebagai langkah awal dalam meningkatkan profesionalisme dan integritas demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing. Kedua elemen tersebut, menurutnya, harus berjalan seiring untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
