(Vibizmedia – Jakarta) Indonesia memiliki peluang untuk menjadi bagian dari ekosistem teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) global, asalkan regulasi yang mendukung pengembangannya dapat diterapkan dengan tepat. Regulasi yang saat ini tengah disusun pemerintah memerlukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk industri, akademisi, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat luas.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menekankan bahwa keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan AI sangat penting agar Indonesia dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal serta menjadi bagian dari ekosistem AI global. Pemerintah juga membuka ruang bagi berbagai pihak untuk berkontribusi dalam merancang regulasi yang tidak hanya mendukung inovasi AI, tetapi juga memitigasi risiko penggunaannya.
Sebagai langkah awal, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah menginisiasi **Dialog Kebijakan AI**, yang akan berlangsung dalam tujuh sesi diskusi. Setiap sesi akan membahas potensi serta tantangan AI di berbagai sektor, termasuk e-commerce, perbankan dan keuangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif, keberlanjutan, hingga isu lintas sektor.
Diskusi pertama membahas sektor e-commerce, yang merupakan salah satu pilar utama ekonomi digital Indonesia. Dengan proyeksi pasar e-commerce yang diperkirakan mencapai **USD 150 miliar (sekitar Rp 2.436 triliun) pada 2030**, pemanfaatan AI di sektor ini dianggap memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi operasional, personalisasi layanan pelanggan, serta optimalisasi rantai pasok global.
Meski demikian, terdapat berbagai tantangan yang perlu diantisipasi dalam integrasi AI, termasuk isu privasi dan keamanan data, pertukaran data lintas negara, serta potensi penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya regulasi yang mampu mengakomodasi dinamika di lapangan melalui masukan dari berbagai pihak.
Pendekatan kolaboratif dalam perumusan kebijakan AI diharapkan dapat memastikan bahwa pengembangan AI di Indonesia tidak hanya berkembang secara teknologi, tetapi juga dilakukan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
