ULN Indonesia Menurun ke USD427,2 Miliar pada Februari 2025

0
211

(Vibizmedia – Jakarta) Bank Indonesia melaporkan bahwa posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mengalami penurunan pada Februari 2025 menjadi 427,2 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan Januari 2025 yang sebesar 427,9 miliar dolar AS. Penurunan tersebut dinilai mencerminkan semakin terkendalinya pengelolaan utang di tengah ketidakpastian kondisi pasar keuangan global.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan bahwa secara tahunan, pertumbuhan ULN Indonesia mengalami perlambatan menjadi 4,7 persen (year on year/yoy), setelah pada Januari 2025 tercatat sebesar 5,3 persen. Ia menuturkan bahwa perlambatan tersebut bersumber dari melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik serta terjadinya kontraksi pada ULN sektor swasta.

ULN pemerintah pada Februari 2025 tercatat sedikit menurun menjadi 204,7 miliar dolar AS dari bulan sebelumnya yang mencapai 204,8 miliar dolar AS, dengan pertumbuhan tahunan yang melambat menjadi 5,1 persen. Ramdan menjelaskan bahwa perkembangan ini turut dipengaruhi oleh pergeseran dana investor nonresiden dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lainnya sebagai respons atas situasi global yang tidak menentu.

Meski demikian, pemerintah dikatakan tetap menjaga kredibilitas dengan memastikan pembayaran utang dilakukan secara tepat waktu. ULN pemerintah sebagian besar berasal dari utang jangka panjang dan diarahkan untuk sektor-sektor produktif seperti kesehatan, administrasi pemerintahan, dan pendidikan.

Sementara itu, ULN sektor swasta tercatat stabil di angka 194,8 miliar dolar AS namun mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam hingga -1,6 persen secara tahunan. Kontraksi ini terjadi pada sektor lembaga keuangan maupun perusahaan non-keuangan. Mayoritas ULN swasta masih berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan, serta sektor listrik dan gas.

Ramdan menyatakan bahwa struktur ULN Indonesia secara umum tetap sehat, dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 30,2 persen dan sebagian besar terdiri dari utang jangka panjang. Bank Indonesia bersama pemerintah disebut akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN serta mengupayakan pemanfaatannya untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.