(Vibizmedia – Jakarta) Dalam upaya memperkuat sinergi dan membahas langkah konkret reformasi ekonomi nasional berstandar internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI bersama Sekretariat OECD menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah asosiasi bisnis utama Indonesia. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan OECD ke Jakarta untuk membangun dialog konstruktif dengan para pemangku kepentingan nasional.
OECD adalah singkatan dari Organisation for Economic Co-operation and Development atau dalam Bahasa Indonesia disebut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi. OECD merupakan organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara dengan ekonomi maju dan berkembang, yang bekerja sama untuk merumuskan kebijakan demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat di seluruh dunia.
Acara yang berlangsung pada Senin (5/5) tersebut bertujuan menyampaikan perkembangan proses aksesi Indonesia ke OECD, sekaligus menjaring masukan dari pelaku usaha terkait kebijakan ekonomi, regulasi, dan tantangan di lapangan. Diharapkan, pertemuan ini mampu meningkatkan pemahaman dunia usaha terhadap proses integrasi Indonesia ke dalam keanggotaan penuh OECD.
“OECD bukan hanya soal reformasi kebijakan, tapi juga perubahan cara pandang dan perilaku dalam merumuskan kebijakan. Proses aksesi ini adalah bentuk kerja bersama untuk mencapai visi pembangunan bersama,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, yang juga menjabat Wakil Ketua Sekretariat Tim Nasional OECD.
Proses aksesi ini menjadi tonggak penting dalam transformasi ekonomi Indonesia. Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, proses ini diharapkan berlangsung inklusif dan selaras dengan arah pembangunan nasional. Penyesuaian kebijakan dengan standar OECD diyakini akan membuka peluang investasi dan mendorong pertumbuhan sektor industri.
Kepala Divisi Asia Selatan dan Tenggara OECD, Alexander Bohmer, menyampaikan apresiasinya terhadap keterlibatan sektor swasta dalam mendukung agenda reformasi. Menurutnya, partisipasi dunia usaha sangat penting dalam menyusun kebijakan inklusif yang berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang.
OECD juga memiliki Business at OECD (BIAC), wadah resmi bagi komunitas bisnis untuk menyuarakan dukungan terhadap kebijakan yang mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan sosial.
Deputi Edi turut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menyukseskan proses aksesi. Pernyataan ini disambut positif oleh sejumlah asosiasi bisnis seperti KADIN, APINDO, IBC, HIPMI, dan IWAPI yang menyatakan komitmennya dalam mendukung agenda reformasi dan penyesuaian kebijakan dengan standar internasional.
Selain menyampaikan aspirasi dan tantangan, para perwakilan asosiasi juga mengapresiasi keterbukaan OECD dan pemerintah dalam melibatkan sektor swasta. Mereka berharap pelaku usaha, khususnya UMKM, dapat memahami manfaat dari keanggotaan OECD dan turut serta dalam proses reformasi.
Beberapa isu yang menjadi sorotan antara lain: penyederhanaan regulasi, transparansi kebijakan, pemberdayaan UMKM, digitalisasi, dan kepastian hukum bagi investor. Terkait transformasi digital, OECD menilai pembangunan platform digital nasional untuk pelaporan dan evaluasi kebijakan merupakan langkah penting menuju tata kelola yang lebih transparan dan terintegrasi.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah dan OECD berkomitmen melanjutkan komunikasi aktif dengan sektor swasta melalui konsultasi publik dan dialog berkala. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat langkah Indonesia menuju ekonomi yang lebih terbuka, kompetitif, dan berkelanjutan sesuai prinsip OECD.
