(Vibizmedia – Jakarta) Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menetapkan bahwa empat pulau—Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang—termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam rapat virtual yang digelar pada Selasa, 17 Juni 2025. Menindaklanjuti arahan tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menandatangani kesepakatan bersama sebagai bentuk penyelesaian administratif lintas wilayah.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa keputusan ini dilandasi semangat menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan kepada masyarakat guna menghindari kesalahpahaman maupun spekulasi.
“Prinsip kita satu, yaitu dalam NKRI. Alhamdulillah jika sudah ada pemahaman bersama. Kita perlu memberikan penjelasan yang terang kepada rakyat agar situasi tetap tenang dan kondusif,” ujar Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyampaikan bahwa kondisi nasional saat ini cukup stabil, termasuk dengan pertumbuhan positif di sektor ekonomi dan pertanian. Ia menegaskan pentingnya penataan administratif yang rapi sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melaporkan bahwa penetapan ini merujuk pada dokumen lama dari Kementerian Dalam Negeri. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Gubernur Sumatera Utara pada masa itu, Raja Inal Siregar, telah menyepakati bahwa keempat pulau tersebut merupakan bagian dari Provinsi Aceh.
“Berdasarkan temuan baru dari Pak Mendagri, kami menemukan dokumen lama Keputusan Mendagri yang menetapkan empat pulau itu masuk dalam wilayah Aceh,” jelas Dasco di hadapan Presiden.
