Realisasi Belanja Pemerintah Capai Rp694,2 Triliun hingga Mei 2025, Fokus Dukung Program Prioritas

0
225
Foto: Kemenkeu

(Vibizmedia – Jakarta) Hingga 31 Mei 2025, realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp694,2 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp325,7 triliun, sementara belanja non-K/L sebesar Rp368,5 triliun. Khusus pada bulan Mei, terjadi percepatan signifikan pada belanja barang dan belanja modal.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (17/6), mengungkapkan bahwa belanja modal selama bulan Mei saja mencapai Rp18,9 triliun. Total belanja modal dari Januari hingga Mei 2025 tercatat sebesar Rp55,6 triliun, meningkat dari Rp36,7 triliun pada periode Januari–April.

“Ini menunjukkan bahwa belanja modal mulai bergerak aktif, seiring dengan identifikasi dan pelaksanaan program-program strategis oleh APBN,” jelas Suahasil.

Percepatan juga terlihat pada belanja barang. Jika pada Januari–April realisasinya sebesar Rp71,4 triliun, maka khusus bulan Mei saja tercatat tambahan Rp26 triliun.

“Percepatan ini penting untuk menjaga momentum ekonomi,” tambahnya.

Sementara itu, realisasi belanja bantuan sosial (bansos) hingga akhir Mei 2025 telah mencapai Rp48,8 triliun. Pemerintah terus mendorong percepatan penyaluran bansos, salah satunya melalui kerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara).

Untuk mendukung program prioritas nasional, belanja untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional tercatat sebesar Rp4,4 triliun per 12 Juni 2025. Selain itu, program Sekolah Rakyat yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum telah merealisasikan anggaran sebesar Rp327,1 miliar untuk tahap awal renovasi.

Secara keseluruhan, total realisasi belanja negara hingga Mei 2025 telah mencapai Rp1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari total pagu belanja APBN 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kinerja APBN terus memberikan kontribusi ekspansif di tengah tekanan global yang memengaruhi perekonomian nasional.

“APBN berfungsi sebagai alat countercyclical untuk meredam perlambatan ekonomi,” tegas Menkeu.

Dengan optimalisasi realisasi belanja untuk program prioritas, APBN 2025 tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pembangunan berkelanjutan di tengah dinamika global.


Jika Anda memerlukan versi infografis, headline media, atau siaran pers satu halaman, saya bisa bantu menyesuaikan.