(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) resmi menjalin kemitraan strategis dalam mendukung Program Koperasi Merah Putih—salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif ini menargetkan terbentuknya 80 ribu koperasi desa serta penciptaan dua juta lapangan kerja baru di seluruh penjuru Indonesia.
Kerja sama tersebut diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dan Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (7/7/2025).
“Ini bukan sekadar soal koperasi, tetapi tentang membangun masa depan ekonomi desa dan membuka lapangan kerja secara masif. Ini solusi konkret untuk tantangan ketenagakerjaan kita,” ujar Yassierli.
BLK Disiapkan Jadi Pusat Penggerak Koperasi
Menaker Yassierli menegaskan kesiapan pihaknya dalam mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) dan BLK Komunitas (BLKK) sebagai pusat pelatihan koperasi. BLK akan dilengkapi instruktur profesional, kurikulum aplikatif, dan sistem sertifikasi guna mencetak SDM koperasi yang kompeten dan berdaya saing.
“Kami ingin koperasi yang tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tapi juga kuat secara manajerial dan dikelola secara profesional,” tegasnya.
Tiga Fokus Kolaborasi
Kolaborasi lintas kementerian ini mencakup tiga pilar utama:
- Pemanfaatan infrastruktur pelatihan: BLK dan BLKK akan difungsikan sebagai pusat pelatihan koperasi dan wirausaha desa.
- Pengembangan kapasitas SDM koperasi: Melalui pelatihan kompetensi dan peningkatan kualitas instruktur.
- Pemberdayaan ekonomi desa berbasis komunitas lokal: Mendorong model koperasi yang sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.
Koperasi Modern, Digital, dan Solutif
Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menekankan pentingnya transformasi koperasi menjadi entitas ekonomi yang modern dan relevan.“Koperasi harus menjadi solusi jangka panjang atas ketimpangan ekonomi desa. Kita dorong model koperasi berbasis pekerja, kurir, pengemudi, dan lainnya, termasuk yang memanfaatkan platform digital,” jelasnya.
Selain itu, kerja sama ini juga meliputi pertukaran dan pemanfaatan data antar-kementerian untuk mendukung perencanaan dan pengawasan koperasi, penguatan tata kelola kelembagaan koperasi, serta pendampingan intensif bagi koperasi baru, khususnya di sektor informal seperti buruh harian, petani kecil, dan pelaku UMKM.
Dari Desa untuk Indonesia
Budi Arie menegaskan bahwa koperasi yang dibentuk tidak boleh hanya bersifat simbolis, melainkan harus menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.
“Kita ingin membangun koperasi yang sehat dan memberikan dampak ekonomi riil. Efek domino ekonomi ini harus bermula dari desa, untuk kemajuan Indonesia,” tegasnya.
Program pembangunan 80 ribu koperasi desa ini bukan sekadar proyek ekonomi, melainkan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat kemandirian desa, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Dengan sinergi antara Kemnaker dan Kemenkop UKM, didukung oleh SDM, pelatihan, dan kebijakan lintas sektor, program ini diharapkan menjadi fondasi baru bagi pembangunan ekonomi Indonesia dari akar rumput.
