(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah akan segera mengimplementasikan teknologi pemerintahan atau government technology (GovTech) berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), menyusul dimulainya kick off pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Komite ini diketuai oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, dengan dua wakil ketua yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini serta Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. Target awal program ini adalah efisiensi besar-besaran, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) dan subsidi, dengan potensi penghematan hingga Rp500 triliun.
“Kita akan menghemat Rp500 triliun lebih, misalnya untuk Bansos, cash transfer, penyaluran subsidi, hingga stimulus. Semua itu betul-betul akan lebih tepat sasaran,” ujar Luhut dalam konferensi pers di kantor DEN, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Menurut Luhut, pembentukan Komite ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang diberikan tujuh bulan lalu. Saat ini, tim kecil sudah bekerja dan diharapkan mampu menjadi game changer bagi transformasi digital Indonesia, sekaligus membuka peluang efisiensi besar.
“Besok kami akan melaporkan ke Presiden. Semua struktur sudah dibicarakan, modelnya sudah didiskusikan detail selama enam bulan terakhir. Potensi penghematan yang kita lihat sangat luar biasa,” tambahnya.
Selain efisiensi anggaran, digitalisasi dan koordinasi lintas lembaga lewat tim kecil Komite juga diproyeksikan mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 34 juta jiwa, lantaran bantuan akan lebih tepat sasaran. Luhut memperkirakan, efektivitas Bansos ini bahkan bisa menambah pertumbuhan ekonomi 0,3–0,4 persen.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, arahan Presiden agar seluruh kementerian dan lembaga berkolaborasi serta mengintegrasikan program di lapangan akan berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan sosial.
“Komite ini menjadi langkah menuju Bansos tepat sasaran. Selama ini, sekitar 45 persen program Bansos masih tidak tepat sasaran. Dengan sistem baru yang terintegrasi, ego sektoral bisa dihilangkan. Uji coba perdana akan dilakukan di Kabupaten Banyuwangi pada September 2025,” ujar Saifullah Yusuf.
