(Vibizmedia – Bandung) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan, agar menguasai keterampilan agroforestri. Menurutnya, kemampuan tersebut bisa menjadi solusi peningkatan ekonomi keluarga tanpa mengorbankan kelestarian hutan.
Hal ini ia sampaikan saat membuka Launching Program Pelatihan Agroforestri bertema “Sinergi Program Pelatihan Vokasi untuk Pengembangan SDM Sektor Kehutanan” di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (9/9/2025).
“Agroforestri menjadi solusi bagi masyarakat sekitar hutan untuk memperoleh penghidupan berkelanjutan tanpa merusak ekosistem,” ujar Yassierli dalam keterangannya.
Agroforestri merupakan sistem pengelolaan lahan yang mengombinasikan tanaman kehutanan dengan pertanian atau ternak dalam satu unit. Metode ini dinilai mampu menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memberi manfaat ekonomi.
Program pelatihan ini merupakan hasil sinergi Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Kehutanan, yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja di sektor berbasis lokalitas, termasuk pengelolaan hutan sosial. “Kolaborasi ini penting untuk memperluas kesempatan kerja, terutama di bidang agroforestri,” lanjut Yassierli.
Ia menegaskan bahwa Kemnaker akan mendukung penuh, mulai dari pelatihan hingga praktik lapangan. Potensi pemanfaatan lahan disebut mencapai 2 juta hektare yang dapat melibatkan hingga 1 juta petani. “Ini angka yang signifikan untuk penciptaan lapangan kerja baru,” tegasnya.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam kesempatan yang sama menambahkan, agroforestri adalah investasi jangka panjang. Menurutnya, program ini tak hanya membuka peluang ekonomi, tetapi juga mendorong terciptanya green jobs—pekerjaan yang memberikan penghasilan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“Ini adalah arah pembangunan kehutanan masa depan yang produktif, lestari, dan inklusif,” ujar Raja Juli.
Pemerintah berharap pelatihan agroforestri dapat berkembang menjadi gerakan bersama yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan keberlanjutan hutan Indonesia.
