(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen memperkuat sinergi lintas sektor guna mendorong produk tilapia (ikan nila) Indonesia menembus pasar global. Upaya tersebut diwujudkan melalui program revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat yang ditargetkan menjadi motor penggerak budidaya tilapia berkelanjutan.
“Kita ingin tilapia Indonesia hadir di pasar global bukan hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Oleh karena itu, aspek keberlanjutan, keamanan pangan, hingga branding akan terus kita dorong bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu, dalam keterangan pers, Kamis (11/9/2025).
Menurutnya, terdapat sekitar 78.550 hektare tambak idle yang lebih dari 30 tahun dikelola secara tradisional dengan produktivitas rendah, rata-rata 0,6 ton per hektare per tahun. Melalui revitalisasi, KKP menargetkan pengelolaan 20.000 hektare tambak modern berbasis integrasi dan keberlanjutan, mencakup pembangunan tandon, IPAL, rekonstruksi kolam, penggunaan benih unggul, pakan berkualitas, serta teknologi budidaya terkini.
Direktur Ikan Air Laut KKP, Ikhsan Kamil, menambahkan program ini akan mengusung konsep Integrated Tilapia Farming yang melibatkan hulu–on farm–hilir dalam satu ekosistem terintegrasi dengan dukungan sektor swasta, pemerintah daerah, masyarakat pengarap, hingga industri pendukung.
Setiap kabupaten akan dikembangkan melalui sistem kluster budidaya modern berkapasitas sekitar 1.000 hektare, lengkap dengan hatchery, pabrik pakan, fasilitas pengolahan, rantai pasok beku (cold chain), dan industri pendukung lainnya. Revitalisasi juga menerapkan teknologi manajemen terbaru seperti silo autofeeder, wave-breaker, hingga root blower, dengan tahapan budidaya mulai pendederan hingga pembesaran.
Komoditas nila salin ini ditargetkan menghasilkan tilapia premium berstandar ekspor dengan ukuran panen 1 kg per ekor. Program revitalisasi dilaksanakan di lahan seluas 20.413 hektare di empat kabupaten Jawa Barat—Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu—yang dikelola melalui skema Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 274 Tahun 2025.
Ketua Asosiasi Tilapia Indonesia (ATI), Alwi Tunggul Prianggolo, menyatakan bahwa revitalisasi tambak Pantura menjadi momentum penguatan nila sebagai komoditas industri. “Kami mendorong hasil panen diarahkan ke industri pengolahan sehingga menghasilkan fillet berdaya saing global, dengan tetap melibatkan pembudidaya lokal,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, revitalisasi tambak Pantura diyakini mampu menggeliatkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat posisi nila salin sebagai komoditas bernilai tinggi di pasar domestik maupun global.
