(Vibizmedia-Nasional) Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, memastikan pemerintah Indonesia akan mengakuisisi tambahan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12%. Menariknya, proses akuisisi ini dipastikan tidak akan mengeluarkan dana dari kas negara.
“Saya target malah 12%. Free of charge, mantep kan,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Rosan menegaskan, keputusan ini masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia memastikan angka akuisisi tersebut sudah hampir final. “Sudah hampir final. (Target) dalam waktu dekat sedang menunggu arahan dari Bapak Presiden,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menyampaikan perkembangan terbaru terkait rencana divestasi saham Freeport. Menurutnya, pemerintah awalnya menargetkan penambahan 10% saham, namun negosiasi yang berjalan membuat peluang penambahan kepemilikan bisa lebih besar.
“Dan tadinya awalnya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10% Freeport. Tapi tadi berkembang negosiasi yang Insyaallah katanya lebih dari itu,” kata Bahlil usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Saat ini, pemerintah melalui PT Inalum (MIND ID) telah memiliki 51% saham Freeport Indonesia. Dengan tambahan kepemilikan, posisi Indonesia akan semakin dominan dalam pengelolaan salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia tersebut.
Bahlil menambahkan, percepatan komunikasi dengan pihak Freeport terus dilakukan agar proses divestasi berjalan lancar. Ia menegaskan, kesepakatan ini juga akan menjadi dasar pertimbangan perpanjangan kontrak operasional Freeport di Indonesia.
“Nah saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan dan kalau itu sudah fix, Insyaallah Freeport akan kita mempertimbangkan untuk melakukan kelanjutan daripada kontrak,” jelasnya.
Dengan tambahan saham ini, pemerintah optimistis dapat memperkuat kendali atas sumber daya alam strategis sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan.
