(Vibizmedia-Nasional) Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan sebagian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum terserap secara optimal. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut pengembalian dilakukan untuk menjaga transparansi dan efisiensi pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut.
Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk pelaksanaan MBG serta menyiapkan dana standby senilai Rp100 triliun. Dari total dana yang tersedia, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden karena tidak terserap hingga akhir tahun.
“Kami menyiapkan dukungan anggaran besar agar program MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat. Namun karena dinamika pelaksanaan dan waktu yang terbatas, sebagian dana dikembalikan,” ujar Dadan di Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025.
Dadan menjelaskan bahwa fokus utama BGN saat ini adalah memperkuat sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur pendukung untuk memastikan program MBG berjalan efektif dan berkelanjutan. Ia menegaskan, program ini merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah dan kelompok rentan.
Pada tahun 2026, BGN akan menerima anggaran sebesar Rp268 triliun, disertai dana cadangan Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp335 triliun. Dengan jumlah penerima manfaat 82,9 juta orang, BGN memperkirakan akan menyalurkan Rp1,2 triliun setiap hari.
“Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” tutur Dadan.
BGN menargetkan pembangunan 30.000 unit Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) dengan kebutuhan dana sekitar Rp60 triliun. Hingga kini, 11.504 unit SPPG telah berdiri melalui kolaborasi dengan berbagai mitra.
Dadan menjelaskan, pembangunan SPPG menghadapi kendala teknis dalam mekanisme tender pemerintah, meski dana telah tersedia.
Saat ini terdapat 30.000 mitra yang terdaftar di portal BGN. Dari jumlah tersebut, 11.504 telah lolos verifikasi, sementara sisanya masih dalam proses penilaian.
“Kami targetkan hingga akhir tahun ini, 25.400 SPPG beroperasi di wilayah aglomerasi dan 6.000 unit di daerah terpencil,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pengembalian dana oleh BGN akan menjadi bahan evaluasi penyerapan anggaran tahun berjalan. Ia mengonfirmasi jumlah dana yang dikembalikan sekitar Rp100 triliun, namun menjelaskan bahwa sebagian dana tersebut belum benar-benar dianggarkan secara penuh.
“Yang saya tahu, dia balikin Rp100 triliun dari anggaran yang sempat diminta, tapi itu belum dianggarkan betul,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (15/10/2025), menanggapi kabar terkait langkah BGN.
Menkeu menambahkan, pemerintah akan terus memantau efektivitas penyerapan anggaran MBG karena program ini dinilai memiliki dampak sosial yang besar.
“Programnya bagus, dan harusnya kita dorong supaya lebih baik penyerapannya. Ini kan masih Oktober, akan saya lihat lagi perkembangannya sampai akhir bulan,” tegasnya.
Pemerintah menilai langkah BGN mengembalikan dana yang belum terserap merupakan bentuk pengelolaan fiskal yang akuntabel dan sesuai prinsip transparansi anggaran. Ke depan, BGN bersama Kementerian Keuangan akan memperkuat koordinasi untuk memastikan penyaluran dana MBG tepat sasaran dan mendukung peningkatan kualitas gizi nasional.
