(Vibizmedia – Jakarta) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2025 mencapai 75,90, naik dari 75,02 pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi bukti nyata bahwa koordinasi pembangunan manusia di Indonesia berjalan efektif dan berkesinambungan di bawah kepemimpinan Presiden, yang menempatkan peningkatan kualitas hidup rakyat sebagai prioritas utama.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyambut baik capaian tersebut dan menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa.
“Di balik capaian angka ini, ada kerja keras jutaan orang — para guru yang mendidik dengan sabar, tenaga kesehatan yang melayani tanpa lelah, dan keluarga yang berjuang demi masa depan anak-anaknya. Kenaikan IPM ini adalah wujud nyata gotong royong kita semua,” ujar Pratikno dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, peningkatan pada seluruh komponen IPM — mulai dari umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, hingga pengeluaran riil per kapita — menunjukkan arah kebijakan pembangunan manusia yang konsisten dan terkoordinasi lintas sektor.
“Ketika kebijakan antar-sektor saling terhubung dan memperkuat satu sama lain, hasilnya bukan sekadar angka, melainkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara nyata. Itulah makna sejati dari koordinasi pembangunan manusia,” tambahnya.
Kenaikan IPM tahun ini juga sejalan dengan hasil nyata Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Di sektor pendidikan, revitalisasi 16.698 sekolah dan madrasah serta distribusi 124.253 unit Interactive Flat Panel (IFP) untuk digitalisasi pembelajaran telah memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Sementara itu, di bidang kesehatan, pelaksanaan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjangkau 45,5 juta warga, disertai skrining massal TBC, memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit di masyarakat.
Meski capaian nasional menunjukkan tren positif, Menko PMK menegaskan pentingnya fokus pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Kemenko PMK terus memperkuat koordinasi antar-kementerian dan lembaga untuk mendorong peningkatan IPM di daerah tertinggal.
“Masih ada wilayah yang perlu kita dorong bersama, namun arah kita sudah jelas: menuju Indonesia yang semakin setara, sehat, dan cerdas. Pemerintah hadir untuk semua, dan akan terus bekerja agar manfaat pembangunan dirasakan secara merata,” tegas Pratikno.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lima provinsi dengan IPM terendah pada 2025 masih berada di wilayah timur Indonesia, yakni Papua Pegunungan (54,91), Papua Tengah (60,64), Papua Barat (68,48), Papua Selatan (69,54), dan Nusa Tenggara Timur (69,89).
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kemenko PMK akan memperkuat peran koordinatifnya agar program prioritas pemerintah lebih efektif menjangkau masyarakat di wilayah tertinggal.
Pemerintah melalui Kemenko PMK berkomitmen mendorong pembangunan manusia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi besar menuju Indonesia Emas 2045.
“Capaian ini menjadi pijakan penting untuk berlari lebih cepat. Sesuai arahan Presiden, pembangunan harus berpusat pada manusia. Tugas kami adalah memastikan setiap kebijakan benar-benar menghadirkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke,” pungkas Pratikno.
