(Vibizmedia -Jakarta) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan bahwa tingkat inflasi Indonesia pada Oktober 2025 tetap terkendali dan berada dalam kisaran target pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi secara tahunan (year on year/yoy) tercatat sebesar 2,86 persen, masih berada dalam rentang sasaran 2,5 persen ±1 persen.
“Artinya, target inflasi pemerintah berada pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen. Jadi, angka 2,86 persen ini masih aman,” ujar Mendagri dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Menurut Tito, komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi tahunan antara lain perhiasan, cabai merah, beras, tarif air minum, dan ikan segar.
Sementara secara bulanan (September–Oktober 2025), inflasi dipengaruhi oleh kenaikan harga perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan wortel.
“Memang harga emas dunia tengah naik. Ini bukan faktor domestik, tetapi tren global yang tidak bisa kita kendalikan,” jelasnya.
Mendagri menjelaskan, inflasi terbentuk dari tiga komponen utama: administered prices, yaitu harga yang diatur pemerintah seperti BBM, transportasi, dan air minum; volatile items, yaitu komoditas yang harganya mudah berfluktuasi seperti bahan makanan dan tembakau; core inflation atau inflasi inti, yakni inflasi di luar dua komponen sebelumnya.
“Emas termasuk ke dalam inflasi inti. Di satu sisi menunjukkan daya beli masyarakat cukup baik, tetapi jika kenaikannya terus berlanjut, bisa mendorong inflasi secara keseluruhan,” terangnya.
Tito menegaskan bahwa pemerintah terus menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok melalui kebijakan subsidi dan pengendalian harga. Salah satunya adalah subsidi listrik, yang dinilai memberikan dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat.
Menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Mendagri mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tidak menaikkan tarif layanan publik, seperti air minum, karena berpotensi memicu inflasi. Ia juga menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan maskapai penerbangan untuk mengendalikan harga tiket transportasi.
“Kita akan komunikasikan dengan Menteri Perhubungan dan pihak maskapai agar tidak menaikkan harga sampai ke batas tertinggi,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah akan memperkuat penyaluran bantuan sosial (bansos) dan operasi pasar atau pasar murah guna menjaga stabilitas harga pangan serta melindungi daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.
