(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Keuangan menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan melanjutkan reformasi pro-investasi kepada para pelaku usaha dan investor anggota Kamar Dagang Amerika Serikat (AmCham) pada The 13th US-Indonesia Investment Summit 2025, Senin (17/11) di Jakarta. Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, menyampaikan bahwa pemerintah bertekad menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis dan tepercaya bagi investor global.
Stabilitas makro Indonesia tercermin dari pertumbuhan PDB sebesar 5,04 persen pada triwulan ketiga, dengan target jangka menengah hingga 8 persen. Hal ini didukung oleh surplus perdagangan yang berkelanjutan dan kepercayaan pasar yang meningkat, terlihat dari rekor tertinggi indeks saham serta penurunan yield Surat Berharga Negara. Di sisi fiskal, pemerintah tetap disiplin menjaga defisit di bawah batas maksimal 3 persen PDB, sambil mengarahkan belanja negara ke sektor prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.
Thomas Djiwandono menekankan bahwa arah kebijakan pemerintah menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial. “Arah kebijakan kami jelas: mengeksekusi prioritas strategis pemerintahan sekaligus menjaga program sosial dan ketahanan ekonomi,” ujarnya.
Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta, baik domestik maupun internasional, sebagai kunci keberhasilan. Untuk itu, Indonesia berkomitmen menciptakan iklim investasi yang transparan dan kompetitif.
Agenda transformasi ekonomi menjadi fokus utama pemerintah, dengan penekanan pada penciptaan nilai tambah dan peningkatan daya saing. Prioritasnya meliputi hilirisasi mineral, pengembangan energi terbarukan dan bioenergi, perluasan ekonomi digital termasuk infrastruktur pusat data dan pemanfaatan kecerdasan artifisial, serta pengembangan manufaktur bernilai tambah tinggi. Semua ini membuka peluang kolaborasi strategis dengan investor global.
Untuk mendukung kelancaran investasi, pemerintah memperkuat tata kelola dan ekosistem kebijakan melalui harmonisasi regulasi, reformasi perpajakan, penguatan kepatuhan, serta digitalisasi proses anggaran dan layanan. Selain itu, pemerintah mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP), pengembangan pembiayaan inovatif, dan pembentukan Satgas Debottlenecking untuk mengatasi hambatan struktural.
Dengan kombinasi disiplin makro, reformasi struktural, dan perbaikan iklim usaha, Indonesia menegaskan kesiapan menjadi mitra investasi yang transparan, kompetitif, dan berorientasi jangka panjang bagi investor global.
