(Vibizmedia – Nasional) Di sela rangkaian Pertemuan Sherpa G20 ke-4, Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan Sherpa G20 Korea Selatan pada Minggu (16/11). Kedua negara menyampaikan pandangan serupa mengenai pentingnya mencapai konsensus pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Afrika Selatan 2025, termasuk perlunya merefleksikan ketidakhadiran Amerika Serikat dalam Johannesburg Leaders’ Declaration.
Indonesia menekankan tiga isu utama: penguatan ketahanan bencana, pendanaan transisi energi yang inklusif, serta tata kelola mineral kritis yang bertanggung jawab. “Pengembangan mineral kritis harus dilakukan secara etis dengan menjaga kelestarian lingkungan dan dampak ekologis jangka panjang,” ujar Deputi Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sekaligus Sherpa G20 Indonesia, Edi Prio Pambudi.
Selain substansi isu, Indonesia mendorong deklarasi pemimpin G20 yang lebih tegas, ringkas, dan berorientasi pada komitmen nyata, agar tujuan Presidensi tidak melemah akibat rumusan yang terlalu longgar. Korea Selatan turut menyampaikan rencana pertemuan negara-negara middle-power MIKTA (Mexico, Indonesia, Korea Selatan, Turkiye, Australia) di sela KTT, termasuk rencana joint press statement dan sesi family photo.
Isu perdamaian dan stabilisasi kawasan juga menjadi perhatian utama. Indonesia menegaskan kesiapan mengerahkan 26.000 personel penjaga perdamaian, sekaligus terus mendorong dukungan PBB untuk memandatkan misi International Stabilisation Force.
Pada bidang ekonomi dan teknologi, Indonesia menekankan pentingnya perlindungan sosial universal dan adaptif, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang tetap berpusat pada kepentingan manusia. Penguatan tata kelola data, perlindungan privasi, dan keamanan menjadi poin yang kembali ditekankan kepada Korea Selatan sebagai mitra strategis. Indonesia juga menyerukan transparansi utang yang lebih luas, termasuk dari kreditor swasta, serta mendukung kolaborasi antara G20 dan Global Sovereign Debt Roundtable (GSDR).
Mengakhiri pertemuan, Indonesia menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam Presidensi G20 tahun 2026, selama fokus pada deregulasi, energi, dan transformasi digital tetap diarahkan pada aksi nyata dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
“G20 harus kembali menjadi penopang stabilitas global melalui keputusan yang berani, terukur, dan benar-benar mendorong pembangunan yang inklusif,” tegas Deputi Edi Pambudi.
