(Vibizmedia-Nasional) Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas serta tata kelola pemerintahan yang bersih dalam seluruh proses penanganan dan pemulihan bencana di tanah air. Hal itu disampaikan Presiden dalam arahannya di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, yang berlokasi di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu, 7 Desember 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta seluruh pejabat agar melihat setiap musibah dari perspektif yang lebih luas, terutama terkait kepentingan bangsa.
“Kita harus melihat perspektif yang lebih besar. Jadi kita harus tahu bahwa kalau ada cobaan kita harus lihat juga masalah bangsa yang lebih besar,” ujar Presiden.
Integritas Pengelolaan Sumber Daya
Presiden Prabowo menekankan bahwa bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat harus menjadi pengingat bahwa seluruh kemampuan serta sumber daya negara perlu dikelola secara optimal untuk rakyat.
“Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi siapa pun yang mencoba mengambil keuntungan pribadi di tengah situasi bencana.
“Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tindak sangat keras,” tambahnya.
Instruksi Tegas untuk Penegakan Hukum
Presiden juga memerintahkan seluruh jajarannya, termasuk aparat kepolisian dan pemerintah daerah, untuk mencatat dan menindaklanjuti setiap indikasi kecurangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Jadi kepolisian, semua pihak periksa. Pemda, catat kalau ada yang nakal-nakal, lipatgandakan harga dan sebagainya,” katanya.
Arahannya ini menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah pusat ingin memastikan seluruh upaya penanganan bencana berjalan bersih, cepat, transparan, serta berpihak penuh pada masyarakat terdampak.
