(Vibizmedia-Nasional) Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai langkah-langkah strategis yang telah dan akan dilakukan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Laporan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Dalam laporannya, Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah pertemuan dengan KEPP OKP, baik secara internal maupun bersama para kepala daerah se-Papua. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyinkronkan dan mengharmonisasikan pelaksanaan tugas percepatan pembangunan Papua.
“Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas, termasuk bagaimana komite ini akan bekerja ke depan,” ujar Tito.
Mendagri juga melaporkan peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2029 yang telah dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada hari yang sama. Namun demikian, ia menegaskan bahwa rencana aksi tersebut masih perlu disempurnakan melalui dialog bersama para kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang baru dilantik pada 2025.
“Untuk menyempurnakan rencana aksi yang diluncurkan ini, perlu dialog kembali dengan rekan-rekan kepala daerah terpilih agar aspirasi daerah dapat tertampung, sehingga ada prinsip top-down dan bottom-up,” katanya.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa KEPP OKP memiliki tugas utama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah. Dengan koordinasi yang kuat, diharapkan seluruh program pembangunan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua.
“Harapan kami, dengan adanya sinkronisasi dan harmonisasi program ini, percepatan pembangunan benar-benar terasa di lapangan sehingga masyarakat Papua bisa lebih sejahtera,” lanjutnya.
Selain menjalankan fungsi koordinasi, Mendagri menambahkan bahwa sesuai Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, KEPP OKP juga mengemban fungsi pengawasan. Evaluasi secara berkala terhadap seluruh program pembangunan Papua pun akan dilakukan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaannya.
“Hal-hal yang bisa dikoordinasikan antar-kementerian dan lembaga akan kami lakukan. Namun jika diperlukan intervensi dari Bapak Presiden, tim ini—komite yang dipimpin oleh Pak Velix—akan melaporkannya kepada Bapak Presiden agar dapat ditemukan solusi,” tandas Tito.
