Pemerintah Perkuat UMKM dan Ekonomi Kerakyatan Demi Ketahanan Ekonomi Nasional

0
119
Foto: Kemenko Ekon

(Vibizmedia – Bogor) Di tengah ketidakpastian ekonomi global, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan strategis dalam menjaga daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan perekonomian hingga ke tingkat lokal. Karena itu, pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mendorong pemerataan dan ketahanan ekonomi nasional melalui penguatan sektor UMKM dan ekonomi kerakyatan. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas dinilai menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menegaskan bahwa UMKM merupakan penopang utama ketahanan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pada Pesta Retail 2026 Sampoerna Retail Community (SRC) di Kabupaten Bogor, Senin (26/1/2026).

“Bapak-Ibu sekalian adalah penunjang perekonomian nasional dan pahlawan ekonomi Indonesia. Ketahanan ekonomi kita terjaga karena keberadaan UMKM seperti yang hadir di ruangan ini,” ujar Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengapresiasi PT HM Sampoerna Tbk. atas konsistensinya selama 18 tahun membangun ekosistem pemberdayaan UMKM melalui SRC. Dengan jumlah mitra mencapai sekitar 250.000 toko, SRC dinilai sebagai ekosistem berkelanjutan yang kepemilikan usahanya sepenuhnya berada di tangan pelaku UMKM, bukan konglomerasi, dengan dukungan platform yang mendorong transformasi toko tradisional menjadi ritel modern.

Kekuatan ekosistem SRC juga tercermin dari tingginya partisipasi wirausaha dan adopsi teknologi digital. Hampir seluruh mitra SRC telah memanfaatkan platform digital, termasuk sistem pembayaran nontunai melalui QRIS, yang menunjukkan kesiapan UMKM Indonesia dalam menghadapi transformasi ekonomi digital.

Sejalan dengan itu, pemerintah mencatat sekitar 25 juta UMKM telah terintegrasi ke dalam ekosistem digital. Transaksi QRIS pada kuartal IV-2025 tumbuh sebesar 139,99 persen (year on year) dan didominasi oleh pelaku UMKM. Digitalisasi dipandang sebagai kunci peningkatan efisiensi dan daya saing usaha kecil. Pemerintah juga mendorong pengembangan startup digital di 15 daerah melalui fasilitasi ruang dan sarana perkantoran, baik di gedung perkantoran maupun pusat perbelanjaan.

Di sisi pembiayaan, pemerintah terus memperkuat akses UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada 2026, penyaluran KUR diarahkan semakin fleksibel dengan target plafon hingga Rp295 triliun, suku bunga 6 persen per tahun, serta peningkatan porsi pembiayaan ke sektor produksi agar UMKM dapat tumbuh dan naik kelas.

Kontribusi ekosistem SRC terhadap perekonomian nasional juga dinilai signifikan. Warung anggota SRC mencatatkan total omzet sekitar Rp236 triliun per tahun atau setara 11,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) ritel nasional. Selain itu, ekosistem ini menyerap sekitar satu juta tenaga kerja dan menopang penghidupan jutaan keluarga di berbagai daerah.

“Kita patut memberikan apresiasi kepada manajemen SRC. Ini adalah wujud pemerataan ekonomi yang nyata, karena SRC dimiliki oleh para pengusaha UMKM, bukan oleh segelintir konglomerasi,” pungkas Airlangga.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah, pimpinan PT HM Sampoerna Tbk., jajaran SRC Indonesia, serta para mitra SRC dari berbagai wilayah.