(Vibizmedia – Tapanuli Selatan) Masyarakat Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, kini mulai menempati hunian sementara (huntara) setelah rumah mereka terdampak bencana banjir dan longsor pada akhir November 2025. Keberadaan huntara diharapkan menjadi langkah awal pemulihan sekaligus memberi ruang bagi warga untuk kembali menata kehidupan sehari-hari.
Warga yang menempati huntara merupakan keluarga dengan rumah rusak berat hingga hanyut akibat bencana. Sebanyak 186 kepala keluarga (KK) atau 542 jiwa saat ini tinggal sementara di kawasan huntara yang berlokasi di Desa Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan. Huntara yang terdiri atas 10 blok tersebut berjarak sekitar 10 kilometer dari Desa Tandihat.
Rasa lega dan syukur diungkapkan para warga saat peresmian huntara yang dibangun oleh Danantara, Kamis (5/2/2026). Salah seorang warga Desa Tandihat, Juliawan Haneva, menyampaikan bahwa dirinya dan keluarga merasa sangat terbantu dengan tersedianya hunian sementara dari pemerintah. Hal senada diungkapkan Arwin Dalimunthe, yang kini tinggal bersama keluarganya di salah satu blok huntara. Para warga diketahui telah menempati fasilitas tersebut sejak sekitar satu pekan terakhir.
Huntara yang dibangun di atas lahan seluas 4.050 meter persegi itu memiliki total 200 kamar dan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang. Selain kamar untuk setiap keluarga, tersedia pula fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, dapur umum, ruang aktivitas komunal, musala, serta lapangan futsal.
Ke depan, masyarakat yang saat ini menghuni huntara akan mendapatkan hunian tetap (huntap). Pemerintah pusat menyiapkan skema pembangunan huntap baik secara in-situ di atas lahan milik warga maupun secara berkelompok, dengan dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan.
Desa Tandihat merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 4 Februari 2026, jumlah rumah rusak di wilayah tersebut mencapai 2.146 unit, dengan rincian 1.832 unit rusak berat, 126 unit rusak sedang, dan 188 unit rusak ringan.
Sementara itu, total rumah rusak akibat bencana di 18 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Utara tercatat sebanyak 30.301 unit, terdiri atas 7.210 unit rusak berat, 3.523 unit rusak sedang, dan 19.568 unit rusak ringan.
Serah Terima Huntara dan Penyaluran DTH
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, yang mendampingi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, menyerahkan secara simbolis hunian sementara kepada warga terdampak bencana. Prosesi serah terima ditandai dengan pengguntingan pita di kawasan Huntara Danantara, Desa Simarpinggan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis (5/2/2026).
Pada kesempatan yang sama, pemerintah pusat juga menyalurkan dana tunggu hunian (DTH) kepada perwakilan warga korban bencana. DTH merupakan skema bantuan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat.
Suharyanto menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah akan turun langsung ke lapangan untuk mengatasi kendala administrasi penyaluran DTH di sejumlah wilayah. Ia berharap proses penyaluran dapat segera dituntaskan. “Alokasi DTH telah disiapkan oleh pemerintah pusat dan penyalurannya harus tepat sasaran, by name by address, kepada warga yang berhak,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya akurasi dan validitas data penerima bantuan. Ia meminta kepala daerah memastikan seluruh data telah diverifikasi dengan baik. “Rumah rusak ringan akan dibantu Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta,” ujar Mendagri.
Mendagri yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menambahkan bahwa warga dengan rumah rusak berat atau hilang akan menerima bantuan stimulan sebesar Rp60 juta yang disalurkan melalui BNPB. Namun, ia kembali menegaskan bahwa ketepatan data menjadi kunci kelancaran penyaluran bantuan.
Peresmian huntara dan penyaluran DTH bagi korban bencana banjir dan longsor ini juga dilaksanakan secara serentak di Provinsi Aceh dan Sumatra Barat. Pemerintah pusat, dengan dukungan berbagai pihak, menargetkan para penyintas bencana dapat menempati hunian sementara sebelum memasuki bulan Ramadan.
