Simposium di DPR RI Himpun Gagasan Strategis Bangkitkan Aceh Pascabencana

0
63
Kepala Satuan Tugas Wilayah Aceh Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA (dua dari kanan), menjadi narasumber dalam Simposium Pemulihan Pasca Bencana Banjir dan Longsor Aceh yang digelar oleh Diaspora Global Aceh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (15/2/2026). Foto: Kemendagri

(Vibizmedia – Jakarta) Kepala Satuan Tugas Wilayah Aceh Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, menjadi narasumber dalam Simposium Pemulihan Pascabencana Banjir dan Longsor Aceh yang diselenggarakan Diaspora Global Aceh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (15/2/2026).

Kegiatan yang diikuti ratusan peserta dari Jakarta dan Aceh tersebut menjadi forum penting untuk merumuskan gagasan strategis dalam mempercepat pemulihan Aceh pascabencana banjir dan longsor.

Safrizal menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Satgas PRR Pascabencana Wilayah Sumatera yang dibentuk pada Januari 2026 telah bergerak cepat mengoordinasikan penanganan dampak bencana di 18 kabupaten/kota terdampak di Aceh. “Satgas nasional dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan melibatkan 26 menteri dan pimpinan lembaga untuk memastikan sinergi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan di lapangan,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberadaan Satgaswil Aceh difokuskan untuk mengatasi berbagai hambatan teknis agar proses pemulihan berjalan cepat dan efektif. “Jika muncul kendala di lapangan, Kasatgaswil Aceh langsung turun menyelesaikan. Bila belum tuntas, Kepala Satgas Nasional akan berkoordinasi dengan kementerian terkait guna memperoleh solusi cepat,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Safrizal juga menyoroti upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang telah menjadi perhatian pemerintah sejak akhir 2025. Berbagai program pemberdayaan seperti cash for work, padat karya, dan bantuan bagi pelaku UMKM terus diperkuat agar warga terdampak tetap memiliki sumber penghasilan dan aktivitas ekonomi dapat kembali bergerak.

Ia turut menyinggung pembelajaran dari penanganan bencana besar sebelumnya. Menurutnya, setelah tsunami 2004, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) baru terbentuk sekitar empat bulan kemudian. “Kini, Satgas PRR terbentuk hanya dalam waktu satu bulan melalui Keputusan Presiden. Hal ini menunjukkan respons pemerintah jauh lebih cepat dan terkoordinasi,” katanya.

Upaya tersebut sejalan dengan proses pemulihan yang tengah berlangsung di Aceh, termasuk peralihan dari masa tanggap darurat menuju fase pemulihan sejak akhir Januari 2026. Pemerintah Provinsi Aceh telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan guna mempercepat perbaikan konektivitas, rehabilitasi infrastruktur, serta pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.

Simposium ini juga menjadi sarana konsolidasi pemikiran dan rekomendasi dari berbagai pihak, mulai dari diaspora Aceh, akademisi, hingga praktisi pembangunan. Hasilnya akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan, khususnya Satgas PRR, sebagai masukan dalam penyusunan rencana induk dan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Dalam acara tersebut turut hadir sejumlah tokoh senior Aceh, antara lain Mustafa Abubakar, Ketua Umum Diaspora Global Aceh Sofyan A. Djalil, Abdul Latief, Azwar Abubakar, Taufiqulhadi, serta Surya Darma, bersama ratusan anggota diaspora Aceh dari berbagai kalangan.