Tiga Pilar Ekonomi Nasional di IEO 2026: Kolaborasi, Pertumbuhan, dan Kepastian Hukum

0
54
Foto: Kemenko Ekon

(Vibizmedia – Jakarta) Prabowo Subianto menyampaikan arahan strategis dalam forum Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 yang digelar di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, pada 13 Februari. Di hadapan para menteri, duta besar negara sahabat, ekonom, akademisi, serta pelaku usaha, Presiden menekankan tiga pilar utama kebijakan ekonomi nasional: kolaborasi lintas sektor melalui konsep Indonesia Incorporated, optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi, dan komitmen kuat pada kepastian hukum.

Arahan tersebut disampaikan pada momen penting, setelah Moody’s menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, meski mempertahankan rating Baa2. Lembaga pemeringkat itu menyoroti pentingnya peningkatan prediktabilitas kebijakan dan kualitas tata kelola. Situasi ini menuntut respons nyata yang mampu memperkuat kepercayaan pasar melalui langkah konkret, bukan sekadar pernyataan optimisme.

 Indonesia Incorporated: Sinyal Kebijakan Inklusif bagi Investor

Presiden memperkenalkan konsep Indonesia Incorporated sebagai kerangka kolaborasi seluruh elemen bangsa. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pelaku besar, menengah, kecil, hingga kelompok paling rentan, dengan peran pemerintah yang bersih dan adil untuk membantu pihak yang lemah.

Bagi investor, pendekatan ini memberikan sinyal bahwa kebijakan ekonomi Indonesia diarahkan secara inklusif dan menyasar penciptaan nilai tambah di sepanjang rantai pasok, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak. Ketika seluruh komponen ekonomi—mulai dari pengelola aset strategis BUMN seperti Danantara, perusahaan besar, UMKM, hingga koperasi desa—bergerak searah, pasar memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah pembangunan ekonomi nasional. Kepastian arah ini menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan menekan volatilitas pasar.

Optimisme Ekonomi Berbasis Data

Presiden menyampaikan keyakinannya bahwa ekonomi Indonesia akan menunjukkan kinerja yang sangat baik tahun ini. Optimisme tersebut didasarkan pada laporan dari kepala daerah dan pelaku usaha yang menunjukkan peningkatan konsumsi rumah tangga hingga tingkat akar rumput. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 mencapai sekitar 5,6 persen, lebih tinggi dari target resmi 5,4 persen.

Dalam forum yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengibaratkan kondisi ekonomi Indonesia seperti pesawat yang siap lepas landas. Sinergi antara belanja pemerintah, investasi swasta, dan peran Danantara diharapkan menjadi mesin pertumbuhan yang bergerak selaras. Indonesia sendiri mencatat pertumbuhan 5,11 persen pada 2025 dengan cadangan devisa yang kuat, sehingga fundamental ekonomi dinilai cukup kokoh untuk mendukung stabilitas ke depan.

Kepastian Hukum sebagai Fondasi Investasi

Penegasan Presiden mengenai penegakan hukum menjadi sorotan utama. Ia menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil tanpa menimbulkan kesalahan penegakan (miscarriage of justice). Kepastian hukum, menurutnya, merupakan syarat mutlak untuk menjaga stabilitas nasional dan ketenangan masyarakat.

Bagi investor global, kemudahan berusaha tidak hanya berkaitan dengan perizinan, tetapi juga jaminan bahwa sistem hukum berjalan transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Komitmen terhadap supremasi hukum yang disampaikan langsung oleh Presiden di hadapan perwakilan negara sahabat dan pelaku usaha menjadi sinyal kuat untuk menurunkan persepsi risiko investasi di Indonesia.

Membangun Kredibilitas di Mata Pasar Global

Tiga pesan utama Presiden—kolaborasi inklusif melalui Indonesia Incorporated, keyakinan pada pertumbuhan ekonomi, dan kepastian hukum—dinilai sebagai fondasi penting untuk merespons dinamika pasar global dan penilaian lembaga pemeringkat.

Kepercayaan pasar pada akhirnya bergantung pada konsistensi antara pernyataan dan implementasi kebijakan. Arahan Presiden dalam IEO 2026 telah menetapkan kerangka besar tersebut. Tantangan selanjutnya adalah memastikan penerjemahannya dalam langkah nyata, mulai dari kepastian arah kebijakan fiskal, transparansi pengelolaan aset negara, hingga penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya meredakan kekhawatiran pasar, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu tujuan investasi paling prospektif di kawasan.