(Vibizmedia – Jakarta) Tri Widodo Wahyu Utomo, Deputi Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara pada Lembaga Administrasi Negara (LAN), menekankan bahwa pengembangan kapasitas ASN harus dirancang untuk menghasilkan dampak nyata secara berjenjang, mulai dari individu hingga tingkat global.
Hal tersebut disampaikan dalam forum internasional Systemic Impact through Transformative Training yang diselenggarakan LAN bersama German Institute of Development and Sustainability di Jakarta, Senin (20/4/2026). Ia menegaskan bahwa fokus pelatihan kini tidak lagi pada jumlah peserta, melainkan pada sejauh mana dampak yang dapat dihasilkan oleh peserta tersebut.
Menurutnya, pengembangan kapasitas ASN perlu dirancang secara sistematis dengan memperhatikan empat level dampak. Pertama, pada tingkat individu, pelatihan harus mampu meningkatkan kompetensi yang relevan dengan tugas dan fungsi. Kedua, pada level organisasi, peningkatan tersebut harus berkontribusi pada kinerja institusi. Ketiga, pada level nasional, kinerja organisasi harus mendukung pencapaian pembangunan nasional. Terakhir, pada level global, seluruh upaya tersebut diarahkan untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan kemanusiaan.
LAN juga menekankan pentingnya mengintegrasikan program pengembangan kapasitas dengan Sustainable Development Goals (SDGs), sehingga setiap pelatihan memiliki dampak yang terukur terhadap target pembangunan berkelanjutan.
Sepanjang 2025, LAN mencatat 584 peserta pelatihan terlibat dalam program Aksi Perubahan berbasis proyek, di mana setiap proyek dirancang untuk mendukung satu atau lebih target SDGs. Pendekatan ini menegaskan bahwa pelatihan ASN merupakan bagian integral dari proses pembangunan.
Sejumlah inisiatif yang dihasilkan dari pengembangan kapasitas ASN telah menunjukkan dampak nyata di berbagai sektor. Di bidang pendidikan, program “Kelas Perahu” di Kabupaten Pangkep berhasil menekan angka putus sekolah hingga 52 persen, sejalan dengan target pendidikan berkualitas dalam SDGs. Sementara di sektor pelayanan publik, perluasan Mal Pelayanan Publik (MPP) kini telah menjangkau hampir seluruh provinsi, memudahkan akses masyarakat terhadap layanan perizinan dan investasi tanpa harus ke Jakarta.
Selain itu, inovasi di bidang administrasi kependudukan juga terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan bagi masyarakat.
Tri Widodo menegaskan bahwa pengembangan kapasitas ASN merupakan kunci dalam membangun institusi publik yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan zaman. Pendekatan ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional yang menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berdaya saing global.
Melalui pendekatan berbasis dampak dan integrasi dengan agenda global, LAN memastikan setiap program pelatihan ASN tidak hanya meningkatkan kompetensi, tetapi juga menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat serta pembangunan nasional.
