(Vibizmedia – Semarang) Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta mempercepat pembangunan nasional menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
Dalam kuliah umum bertajuk “APBN untuk Indonesia Maju: Menjaga Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan, dan Pembangunan” di Universitas Diponegoro, Semarang, Jumat (3/7/2025), Menkeu menyampaikan bahwa pengelolaan APBN berlandaskan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Ia menjelaskan, melalui kebijakan fiskal yang disiplin, pemerintah terus mengoptimalkan berbagai potensi strategis nasional, mulai dari letak geografis, kekayaan sumber daya alam, hingga bonus demografi sebagai modal menuju visi Indonesia Emas 2045.
Pemerintah menargetkan Indonesia masuk dalam lima besar ekonomi dunia pada 2045, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar USD5 triliun dan pendapatan per kapita di atas USD15.000. Target tersebut ditempuh melalui pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kewirausahaan berbasis inovasi.
Menkeu menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus ditopang oleh ekosistem industri yang menempatkan talenta sebagai pusatnya. Karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dipadukan dengan ilmu sosial, humaniora, seni, dan ekonomi guna meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional.
Di tengah ketidakpastian global, fundamental ekonomi Indonesia dinilai tetap kuat. Indikator seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit fiskal, dan rasio utang pemerintah menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara G20, mencerminkan pengelolaan fiskal yang prudent dan menjaga kepercayaan pasar.
Menkeu juga menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat transmisi kebijakan melalui peningkatan penyaluran kredit ke sektor riil, menjaga likuiditas, serta mendorong penurunan suku bunga agar dunia usaha lebih mudah mengakses pembiayaan.
Dalam menghadapi dinamika global seperti konflik geopolitik, perang dagang, volatilitas harga komoditas, dan gejolak pasar keuangan, APBN berperan sebagai peredam guncangan (shock absorber). Pemerintah menyiapkan berbagai langkah strategis, antara lain menjaga stabilitas harga energi dan pangan, memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan efisiensi belanja, mengoptimalkan penerimaan negara, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Prioritas Pembangunan Nasional
Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan delapan prioritas pembangunan, meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, Program Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan, serta percepatan investasi dan perdagangan.
Untuk pembangunan manusia, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp769,1 triliun dan kesehatan Rp247,3 triliun. Fokusnya mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan, revitalisasi sekolah, dukungan program MBG, serta beasiswa LPDP. Sementara di sektor kesehatan diarahkan pada peningkatan layanan, revitalisasi rumah sakit, penurunan stunting dan tuberkulosis, serta berbagai program preventif dan bantuan gizi.
Reformasi fiskal juga terus diperkuat melalui peningkatan kualitas pendapatan negara dan percepatan belanja yang lebih merata sepanjang tahun. Hingga Mei 2026, realisasi pendapatan dan belanja menunjukkan tren positif sebagai modal menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus kesinambungan fiskal.
Dalam pengembangan SDM, pemerintah menajamkan kebijakan beasiswa LPDP agar lebih fokus pada bidang prioritas nasional, khususnya STEM dan industri strategis seperti pangan, energi, kesehatan, pertahanan, digitalisasi, kecerdasan artifisial, semikonduktor, hingga maritim dan manufaktur maju. Langkah ini diharapkan mampu mencetak talenta unggul yang mendukung transformasi ekonomi Indonesia.
Menutup paparannya, Menkeu menegaskan bahwa APBN bukan sekadar instrumen keuangan negara, tetapi motor utama pembangunan nasional. Dengan menjaga stabilitas, memperkuat transformasi ekonomi, dan meningkatkan kualitas SDM, pemerintah optimistis Indonesia mampu mencapai pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
