Ekonomi Dunia Memasuki Fase Perlambatan Baru

(Vibizmedia-Kolom) Pertumbuhan global melemah, harga energi melonjak, dan risiko terhadap stabilitas ekonomi dunia kembali meningkat. Perekonomian dunia kembali menghadapi guncangan besar pada 2026. Dalam Global Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia menyatakan bahwa konflik di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga energi, menghidupkan kembali tekanan inflasi, serta mendorong ekspektasi kebijakan moneter yang lebih ketat. Sebelum konflik tersebut terjadi, aktivitas ekonomi global sebenarnya berada pada jalur yang relatif kuat, didukung oleh pertumbuhan yang solid di sejumlah ekonomi besar, peningkatan perdagangan internasional, ekspor teknologi yang berkaitan dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), serta penurunan terbatas tarif perdagangan. Namun, perubahan kondisi geopolitik secara cepat mengubah prospek tersebut. Sekitar dua pertiga negara di dunia mengalami revisi penurunan proyeksi pertumbuhan dibandingkan proyeksi Januari 2026, mencerminkan meluasnya dampak konflik terhadap aktivitas ekonomi global.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia turun dari 2,9 persen pada 2025 menjadi 2,5 persen pada 2026, yang merupakan laju pertumbuhan terendah sejak pandemi COVID-19. Aktivitas ekonomi diperkirakan kembali menguat pada 2027 dan 2028 dengan pertumbuhan masing-masing 2,8 persen, didukung oleh pulihnya pasokan energi, pelonggaran kebijakan moneter, serta membaiknya perdagangan internasional. Meskipun demikian, proyeksi tersebut tetap lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan global sebelum pandemi, menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi dunia masih berlangsung secara bertahap dan menghadapi berbagai tantangan struktural.
Perlambatan ekonomi global terjadi hampir di seluruh kelompok negara. Pertumbuhan negara maju (advanced economies) diperkirakan melambat dari 1,8 persen pada 2025 menjadi 1,5 persen pada 2026, sebelum meningkat menjadi 1,8 persen pada 2027 dan 1,7 persen pada 2028. Amerika Serikat diproyeksikan tetap tumbuh relatif kuat sebesar 2,2 persen pada 2026, didukung oleh pelonggaran fiskal dan investasi yang berkaitan dengan AI. Sebaliknya, kawasan Euro diperkirakan hanya tumbuh 0,8 persen, sedangkan Jepang 0,7 persen, terutama karena kedua kawasan tersebut lebih bergantung pada impor energi sehingga lebih rentan terhadap lonjakan harga minyak dan gas.
Di kelompok emerging market and developing economies (EMDEs), pertumbuhan diperkirakan melambat dari 4,4 persen pada 2025 menjadi 3,6 persen pada 2026, atau 0,4 poin persentase lebih rendah dibandingkan proyeksi Januari 2026. Pertumbuhan kemudian diperkirakan meningkat menjadi 4,2 persen pada 2027 dan 4,1 persen pada 2028. Perlambatan tersebut terjadi di seluruh kawasan EMDE dan terutama dipengaruhi oleh negara-negara yang bergantung pada impor energi maupun negara yang terdampak langsung oleh konflik. Bahkan, bagi negara-negara yang secara langsung mengalami permusuhan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan turun dari 3,9 persen pada 2025 menjadi mendekati nol persen pada 2026.

10 Negara dengan Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Tahun 2026

Kawasan Asia Timur dan Pasifik tetap menjadi kawasan dengan pertumbuhan relatif tinggi, meskipun mengalami perlambatan. Pertumbuhan kawasan diproyeksikan turun dari 5,0 persen pada 2025 menjadi 4,2 persen pada 2026, sebelum meningkat menjadi 4,4 persen pada 2027 dan 4,3 persen pada 2028. Tiongkok diperkirakan tumbuh 4,2 persen pada 2026, sementara Indonesia diproyeksikan mempertahankan pertumbuhan 5,0 persen, meningkat menjadi 5,2 persen pada 2027 dan 2028. Sebaliknya, Thailand diperkirakan hanya tumbuh 1,7 persen pada 2026. Di kawasan lain, Eropa dan Asia Tengah diproyeksikan tumbuh 2,1 persen, Amerika Latin dan Karibia 2,2 persen, Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Pakistan hanya 1,6 persen, sedangkan Asia Selatan masih menjadi kawasan dengan pertumbuhan tercepat sebesar 6,3 persen. Sub-Sahara Afrika diperkirakan tumbuh 4,0 persen pada 2026.

Gangguan utama terhadap prospek ekonomi global berasal dari pasar komoditas, khususnya energi. Konflik di Timur Tengah mengganggu distribusi minyak, gas alam, dan komoditas lain dari kawasan Teluk. Dalam skenario dasar Bank Dunia, pengiriman melalui Selat Hormuz diperkirakan tetap mengalami gangguan berat hingga Juli 2026 dan baru berangsur mendekati kondisi normal menjelang akhir tahun. Akibatnya, indeks harga komoditas World Bank Group diproyeksikan naik menjadi 119,8 pada 2026 dari 98,4 pada 2025, atau 28,9 persen lebih tinggi dibandingkan proyeksi Januari. Indeks harga energi meningkat dari 90,0 menjadi 119,6, setara kenaikan 39,7 persen dibandingkan proyeksi sebelumnya. Harga minyak mentah Brent diperkirakan mencapai rata-rata US$94 per barel pada 2026, naik dari US$69 per barel pada 2025, sebelum turun menjadi US$76 pada 2027 dan US$65 pada 2028. Sementara itu, indeks komoditas nonenergi meningkat dari 115,4 menjadi 120,2.

10 Negara dengan Pertumbuhan Ekonomi Terendah Tahun 2026

Selain minyak, harga gas alam dan pupuk juga mengalami tekanan yang signifikan. Harga gas alam Eropa diperkirakan meningkat sekitar 30 persen pada 2026 akibat terbatasnya pasokan liquefied natural gas (LNG). Di saat yang sama, perdagangan pupuk global terganggu karena kawasan Teluk merupakan salah satu pemasok utama pupuk dunia, sementara kenaikan harga gas alam meningkatkan biaya produksi pupuk nitrogen. Lonjakan harga energi dan pupuk tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi pertanian, memperbesar tekanan terhadap harga pangan, dan memperluas risiko ketahanan pangan di berbagai negara berkembang.

Perdagangan dunia masih diperkirakan tumbuh, tetapi dengan laju yang lebih lambat. Volume perdagangan global diproyeksikan meningkat 2,9 persen pada 2026, setelah tumbuh 4,8 persen pada 2025, kemudian naik menjadi 3,3 persen pada 2027 dan 3,1 persen pada 2028. Bank Dunia mencatat bahwa pelemahan perdagangan akibat gangguan komoditas sebagian diimbangi oleh meningkatnya investasi yang berkaitan dengan AI dan sedikit penurunan hambatan perdagangan setelah adanya putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan sebagian tarif yang diberlakukan berdasarkan alasan darurat ekonomi internasional, disertai liberalisasi perdagangan di sejumlah negara lain.
Kenaikan harga energi mendorong inflasi kembali meningkat baik di negara maju maupun EMDE. Walaupun beberapa negara menerapkan subsidi bahan bakar dan pembatasan harga untuk meredam dampaknya, inflasi inti tetap meningkat di banyak negara berkembang dan sejumlah ekonomi besar. Kondisi tersebut menyebabkan ekspektasi inflasi kembali naik dan mengurangi peluang pelonggaran kebijakan moneter dalam jangka pendek. Di pasar keuangan, ketegangan geopolitik meningkatkan volatilitas, mendorong kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah, memperlebar sovereign bond spreads, serta memicu arus keluar modal dari banyak negara berkembang. Pasar saham sempat melemah pada awal konflik, tetapi sebagian besar pulih setelah gencatan senjata, terutama karena optimisme terhadap perkembangan AI.

Risiko terhadap prospek ekonomi global masih didominasi oleh sisi negatif. Bank Dunia memperingatkan bahwa apabila gangguan pasokan energi lebih berat dibandingkan asumsi dasar dan diikuti tekanan besar di pasar keuangan, pertumbuhan ekonomi dunia dapat turun hingga hanya 1,3 persen pada 2026, sedangkan inflasi global meningkat menjadi 4,4 persen. Risiko lain berasal dari meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan, ketegangan geopolitik, pengetatan kondisi keuangan global, penurunan valuasi pasar saham—khususnya sektor teknologi—serta semakin seringnya bencana alam yang berkaitan dengan perubahan iklim. Sebaliknya, perluasan investasi dan adopsi AI menjadi faktor yang berpotensi meningkatkan produktivitas serta memperbaiki prospek pertumbuhan global dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Bank Dunia menekankan pentingnya penguatan kerja sama internasional. Prioritas kebijakan meliputi pengamanan pasokan energi dan pangan, penguatan sistem perdagangan multilateral, percepatan transisi energi, serta peningkatan investasi pada infrastruktur fisik, modal manusia, dan infrastruktur digital. Di tingkat nasional, negara berkembang perlu menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, memperkuat keberlanjutan fiskal, menjaga stabilitas sektor keuangan, serta meningkatkan investasi swasta melalui reformasi struktural. Menurut Bank Dunia, sekitar 1,2 miliar penduduk muda di negara berkembang akan memasuki usia kerja hingga 2035, sehingga penciptaan lapangan kerja menjadi tantangan utama yang harus dihadapi di tengah perlambatan ekonomi global dan transformasi teknologi berbasis AI.