(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama sejumlah operator transportasi publik berbasis jalan dan rel memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi gangguan layanan maupun kondisi darurat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Peningkatan Resiliensi Kelangsungan Usaha dan Tanggap Darurat Transportasi Publik Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).
Kesepakatan ini ditujukan untuk memperkuat koordinasi antarmoda sehingga gangguan layanan dapat ditangani secara lebih cepat dan terintegrasi. Langkah tersebut sekaligus memastikan mobilitas masyarakat tetap terjaga ketika terjadi situasi darurat.
Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, mengatakan sinergi antarmoda semakin penting seiring dengan bertambah luasnya jaringan dan meningkatnya penggunaan transportasi publik di Jakarta.
“Sinergi antarmoda menjadi hal yang sangat penting karena tantangan utama kita bukan sekadar jangkauan (coverage), melainkan konektivitas first and last mile agar mobilitas masyarakat benar-benar dimudahkan,” ujar Yustinus.
Menurutnya, pembangunan transportasi publik tidak cukup hanya memperluas jangkauan layanan, tetapi juga harus mampu memangkas waktu perjalanan masyarakat. Transportasi publik yang andal diharapkan dapat membuat waktu warga lebih produktif karena tidak tersita akibat kemacetan.
“Kita membangun transportasi publik yang andal untuk bersama-sama ‘membeli waktu’ sebagai investasi masa depan agar masyarakat tidak menghabiskan waktu produktifnya terjebak kemacetan di jalan,” jelasnya.
Yustinus mengatakan Pemprov DKI terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam membangun ekosistem transportasi publik Jakarta, termasuk pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan, dan PT KAI.
Selain kesiapsiagaan menghadapi gangguan, Pemprov DKI mendorong integrasi layanan dan sistem pembayaran antarmoda yang semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan ekosistem transportasi publik menuju 500 tahun Jakarta.
“Tantangan ke depan adalah integrasi layanan dan sistem pembayaran yang berorientasi pada kebutuhan warga, sekaligus menjadi kado terbaik pada perayaan ulang tahun ke-500 Jakarta nanti,” imbuh Yustinus.
Koordinasi Antaroperator Diperkuat
Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welfizon Yuza, mengatakan MoU tersebut memformalkan mekanisme koordinasi antaroperator yang selama ini telah berjalan ketika terjadi gangguan operasional.
“Penandatanganan nota kesepahaman ini memperkuat koordinasi, percepatan pertukaran informasi, penyediaan rute alternatif antarmoda, serta kesiapsiagaan bersama dalam kondisi darurat,” ujar Welfizon.
Ke depan, pihaknya berharap dapat mengembangkan pusat kendali atau Command Center terintegrasi yang menghubungkan seluruh operator transportasi publik. Sistem tersebut diharapkan mampu mempercepat pertukaran informasi, pengambilan keputusan, serta respons ketika terjadi gangguan layanan.
Integrasi Transportasi Terus Berkembang
Saat ini, integrasi layanan transportasi publik di Jakarta didukung 74 titik fasilitas antarmoda. Fasilitas tersebut terdiri atas 43 titik KRL, 12 titik LRT Jabodebek, 13 titik MRT Jakarta, dan enam titik LRT Jakarta.
Jumlah perjalanan menggunakan transportasi publik juga terus meningkat. Sepanjang Triwulan II 2026, tercatat sekitar 230 juta perjalanan masyarakat menggunakan berbagai moda transportasi publik.
Transjakarta melayani sekitar 1,5 juta pelanggan setiap hari, sementara Kereta Commuter Indonesia (KCI) mencatat sekitar 1,2 juta perjalanan per hari.
Tingginya mobilitas tersebut membuat kesiapsiagaan lintas operator semakin penting. Gangguan pada satu moda dapat berdampak terhadap perjalanan pengguna moda lainnya sehingga diperlukan koordinasi yang cepat serta alternatif perjalanan yang dapat segera diaktifkan.
Melalui kerja sama tersebut, Pemprov DKI Jakarta dan para operator akan memperkuat mekanisme pertukaran informasi, menyiapkan rute alternatif, serta meningkatkan kesiapan bersama dalam menghadapi berbagai gangguan dan kondisi darurat.
Pengembangan pusat kendali terintegrasi diharapkan menjadi langkah lanjutan untuk mempercepat respons, menjaga keberlangsungan layanan, dan memastikan mobilitas masyarakat Jakarta tetap berjalan dalam berbagai kondisi.
