(Vibizmedia-Nasional) Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) memperkuat perannya sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat Presiden memanggil Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono di kediamannya, Minggu sore, 4 Oktober 2026.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, pertemuan tersebut membahas penguatan komunikasi pemerintah agar program dan kebijakan tidak hanya diketahui masyarakat, tetapi juga dipahami manfaat serta arah kebijakannya.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Badan Komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat, sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis.
Menurut Teddy, Presiden menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang sederhana dalam menyampaikan kebijakan pemerintah. Komunikasi pemerintah dinilai tidak cukup hanya menjelaskan apa yang telah dikerjakan, tetapi juga perlu menerangkan alasan dan arah di balik setiap kebijakan.
“Presiden menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan,” katanya.
Bakom Diminta Jadi Jembatan Aspirasi
Selain menyampaikan informasi, Bakom juga diminta menjalankan fungsi komunikasi dua arah. Pemerintah perlu membuka ruang untuk mendengar berbagai masukan, keluhan, hingga kritik yang berkembang di tengah masyarakat.
Teddy mengatakan, Bakom diharapkan menjadi salah satu jembatan yang membawa suara masyarakat kepada pemerintah, termasuk kementerian dan lembaga terkait serta Presiden.
“Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden,” ungkap Teddy.
Dengan arahan tersebut, pola komunikasi pemerintah diharapkan tidak berhenti pada penyampaian informasi satu arah. Pemerintah juga perlu memahami bagaimana kebijakan diterima, dirasakan, dan dipersepsikan oleh masyarakat.
Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya membangun komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan dengan masyarakat maupun media.
“Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat,” tutur Teddy.
Menurutnya, pola komunikasi tersebut diharapkan membuat kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara utuh, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat benar-benar sampai kepada pemerintah.
