(Vibizmedia – Jakarta) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia menilai keberadaan nelayan pesisir memiliki peran strategis dalam memperkuat pengawasan dan pengelolaan wilayah perbatasan laut Indonesia. Aktivitas nelayan yang menjangkau kawasan perairan terluar dinilai dapat menjadi bagian penting dari sistem pengelolaan perbatasan negara.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, mengatakan wilayah operasi nelayan sering kali mencapai kawasan laut yang tidak selalu dapat dipantau secara rutin melalui kegiatan patroli aparat keamanan.
“Aktivitas mereka berlangsung hingga wilayah-wilayah laut yang tidak selalu dapat dijangkau melalui patroli aparat secara rutin,” kata Nurdin dalam keterangan resminya, Sabtu (3/10/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemberdayaan dan perlindungan masyarakat nelayan, khususnya yang tinggal di kawasan pesisir dan perbatasan, perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem tata kelola perbatasan yang lebih terpadu.
Pendekatan tersebut, lanjut Nurdin, dapat dilakukan melalui sinergi berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi diperlukan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan keamanan, sekaligus memastikan penegakan hukum di wilayah batas negara berjalan secara efektif.
Nelayan yang beraktivitas di wilayah perbatasan juga menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan pekerjaannya. Salah satunya adalah kemungkinan melintasi batas negara secara tidak sengaja, yang dapat terjadi akibat kerusakan kapal, kesalahan navigasi, kuatnya arus laut, maupun kondisi cuaca yang buruk.
Situasi tersebut dapat menjadi persoalan serius karena aktivitas nelayan berlangsung di kawasan yang berdekatan dengan yurisdiksi negara lain. Kesalahan pelayaran yang tidak disengaja bahkan berpotensi menimbulkan persoalan hukum ataupun diplomatik dengan negara tetangga.
Karena itu, Nurdin menekankan pentingnya membangun pola kolaborasi yang menempatkan nelayan bukan hanya sebagai kelompok masyarakat yang perlu dilindungi, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut Indonesia.
Berbatasan Laut dengan 10 Negara
Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP RI, Gutmen Nainggolan, mengungkapkan bahwa posisi geografis Indonesia sangat kompleks karena memiliki wilayah laut yang berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga.
Kesepuluh negara tersebut adalah India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Australia. Perbatasan tersebut berkaitan dengan berbagai rezim hukum laut, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen, serta wilayah laut teritorial.
Bentang wilayah perbatasan yang sangat luas membuat aktivitas masyarakat pesisir, terutama nelayan, memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan batas negara. Di sejumlah kawasan, nelayan Indonesia beroperasi di perairan yang berdekatan dengan wilayah yurisdiksi negara tetangga sehingga aspek keselamatan, navigasi, kepatuhan terhadap batas negara, hingga hubungan antarnegara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas mereka.
Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pengelolaan perbatasan laut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aparat dan infrastruktur pengawasan. Masyarakat pesisir yang sehari-hari beraktivitas di laut juga dapat menjadi mata dan telinga negara dalam mengenali dinamika yang terjadi di kawasan perbatasan.
Gutmen menegaskan, sinergi pemberdayaan masyarakat pesisir tidak semata-mata diarahkan untuk menekan jumlah kasus pelanggaran batas atau persoalan hukum yang melibatkan nelayan. Lebih dari itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari laut.
“Tujuan utama sinergi pemberdayaan masyarakat pesisir bukan semata-mata mengurangi jumlah kasus, tetapi memastikan nelayan tetap dapat menjalankan pekerjaannya dengan aman, nyaman, dan selamat,” ujar Gutmen.
Dengan demikian, penguatan kapasitas nelayan di kawasan perbatasan dapat menjadi bagian dari strategi pengelolaan wilayah negara secara menyeluruh. Edukasi mengenai batas wilayah, peningkatan kemampuan navigasi, akses informasi cuaca dan kondisi laut, mekanisme pelaporan, serta koordinasi dengan aparat diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap nelayan sekaligus mendukung upaya menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah laut.
