(Vibizmedia-Nasional) Penguatan kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko korban jiwa akibat gempa bumi, ancaman megathrust, dan letusan gunung api. Penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) serta latihan evakuasi secara rutin perlu diperkuat agar siswa mampu bertindak tepat saat menghadapi situasi darurat.
Deputi Bidang Pencegahan Abdul Muhari mengatakan, kesiapsiagaan bencana harus menjadi proses pembelajaran sepanjang hayat, bukan sekadar pelatihan yang dilakukan satu kali. Pasalnya, Indonesia menghadapi ancaman bencana dengan frekuensi tinggi setiap tahunnya.
Hal tersebut disampaikan Abdul Muhari saat membuka kegiatan Sharing Session bertajuk “Implementasi SPAB dan Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) Menghadapi Ancaman Gempa, Megathrust & Letusan Gunung Api di Banten” di Kota Serang, Banten, Selasa (13/10/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, Indonesia mencatat sekitar 15–20 kejadian bencana setiap hari yang membutuhkan dukungan penanganan langsung dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga terkait. Jika seluruh kejadian, termasuk yang ditangani secara mandiri oleh pemerintah daerah, diakumulasikan, jumlahnya dapat mencapai 5.000–6.000 kejadian dalam setahun.
Abdul Muhari menegaskan, fenomena alam seperti gempa bumi dan aktivitas vulkanik tidak dapat dihentikan. Karena itu, upaya penanggulangan bencana harus difokuskan pada pengurangan risiko dan perlindungan keselamatan manusia.
“Kesiapsiagaan bencana itu bukan pembelajaran sekali untuk seumur hidup, melainkan pembelajaran seumur hidup. Kejadian bencananya sendiri tidak bisa kita hentikan. Namun, yang wajib kita lakukan sebagai manusia adalah mengurangi dampak risikonya,” ujar Abdul Muhari.
Menurutnya, ada tiga pilar utama yang harus diperkuat dalam penerapan SPAB, yakni fasilitas sekolah yang aman terhadap bencana, regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) evakuasi yang jelas, serta integrasi pendidikan kebencanaan ke dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari.
Pentingnya ketiga aspek tersebut tercermin dari gempa Yogyakarta pada 2006 yang menewaskan lebih dari 6.000 orang. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa keselamatan sangat dipengaruhi oleh ketahanan bangunan dan kemampuan masyarakat merespons guncangan dengan cepat.
Selain infrastruktur yang aman, latihan evakuasi secara berkala juga menjadi perhatian utama. Simulasi perlu dilakukan secara terstruktur, terutama bagi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), agar mereka terbiasa menghadapi situasi darurat tanpa diliputi kepanikan.
Melalui latihan berulang, siswa diharapkan mampu membangun ingatan jangka panjang mengenai langkah penyelamatan diri. Dengan demikian, mereka tidak sekadar mengikuti arus orang lain ketika bencana terjadi, tetapi mampu mengambil keputusan berdasarkan prosedur keselamatan yang telah dipelajari.
Abdul Muhari menjelaskan, Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) dirancang untuk melatih masyarakat agar tetap mampu berpikir jernih di tengah situasi darurat. Pendidikan kebencanaan juga tidak harus selalu disampaikan melalui kurikulum khusus, tetapi dapat diintegrasikan ke berbagai mata pelajaran, seperti fisika, matematika, hingga agama.
Kegiatan yang diinisiasi Lembaga Resiliensi Bencana (LRB) atau Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammadiyah tersebut merupakan bagian dari rangkaian Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026 yang diselenggarakan bersama Pemerintah Provinsi Banten.
Melalui kolaborasi lintas sektor, diharapkan sekolah dan lembaga pendidikan di Banten serta wilayah rawan bencana lainnya dapat memperkuat penerapan SPAB dan SOP evakuasi mandiri. Langkah ini diharapkan mampu membangun budaya kesiapsiagaan sejak dini sekaligus meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
