(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada perluasan akses pembiayaan, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, pemanfaatan teknologi, serta perluasan akses pasar agar UMKM mampu meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja yang layak.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menegaskan bahwa UMKM memiliki kontribusi besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global. Hal itu disampaikannya saat membacakan keynote speech mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara PROMISE II IMPACT Closing and Next Phase Launch di Jakarta, Selasa (13/10).
“Saya ingin menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia tetap tangguh. Ekonomi kita tumbuh sebesar 5,29% pada kuartal kedua tahun 2026, dan rata-rata berada di atas 5% sejak kuartal kedua tahun 2022, bahkan di tengah moderasi ekonomi global. UMKM adalah fondasi dari pertumbuhan tersebut. Kita memiliki 30,2 juta unit usaha, di mana 99,7% di antaranya adalah usaha mikro. UMKM menyumbang 60,5% terhadap PDB, menyerap 97% tenaga kerja kita, dan menyumbang 15,7% dari ekspor,” ujar Dradjad.
Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan UMKM menjadi faktor penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
Namun, penguatan UMKM juga harus diimbangi dengan peningkatan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks inklusi keuangan Indonesia tercatat sebesar 93,61%, sedangkan indeks literasi keuangan mencapai 69,57%.
Perbedaan kedua indeks tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan belum sepenuhnya diikuti kemampuan masyarakat untuk memahami dan memanfaatkannya secara optimal. Karena itu, peningkatan literasi keuangan perlu terus dilakukan, khususnya di wilayah perdesaan, sektor pertanian dan perikanan, serta layanan keuangan syariah.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah memperluas dukungan bagi pelaku UMKM melalui berbagai skema, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga 23 September 2026, penyaluran KUR mencapai Rp232,66 triliun kepada 3,61 juta debitur dan mendukung 10,83 juta tenaga kerja.
Dukungan pembiayaan juga diberikan melalui program PNM Mekaar yang menyediakan pembiayaan kelompok tanpa agunan bagi perempuan berpenghasilan rendah. Hingga Agustus 2026, program tersebut telah melayani lebih dari 13 juta nasabah, dengan 73% di antaranya merupakan nasabah syariah.
Selain pembiayaan, pemerintah mendorong pengembangan kemampuan usaha dan penguatan rantai nilai melalui program PROMISE II IMPACT yang merupakan hasil kolaborasi dengan International Labour Organization (ILO) dan State Secretariat for Economic Affairs (SECO).
Sejak Maret 2023, program ini telah menjangkau 25.378 UMKM melalui akses kredit formal dan/atau tabungan dengan nilai mencapai Rp584,3 miliar. Program tersebut juga telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 2.300 wirausahawan, dengan peserta perempuan mencakup lebih dari 40%.
Penerapan program penguatan rantai nilai tersebut telah menghasilkan sejumlah perkembangan di berbagai daerah. Di Pangalengan, Jawa Barat, penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) oleh KPBS Pangalengan membantu menghubungkan 2.054 peternak sapi perah. Sementara itu, penguatan rantai nilai minyak nilam di Aceh telah mendorong ekspor sebanyak 32 ton dengan nilai Rp30 miliar.
Di Sumba Timur, dukungan pembiayaan formal telah menjangkau 24 petani rumput laut. Adapun di Sulawesi Selatan, pengembangan platform eSeaweed menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ekosistem usaha rumput laut. Berbagai inisiatif tersebut didukung oleh kolaborasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Dradjad menekankan bahwa keberhasilan program pemberdayaan UMKM tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah pelaku usaha yang memperoleh akses terhadap layanan keuangan. Lebih jauh, dukungan tersebut harus mampu meningkatkan skala usaha, produktivitas, nilai tambah produk, serta kualitas kehidupan para pelaku usaha dan pekerjanya.
“Tujuan akhir kita bukan hanya sekadar memperbanyak UMKM yang menggunakan layanan keuangan, melainkan bisnis yang tumbuh dan memiliki produktivitas lebih tinggi, produk lokal dengan nilai tambah lebih besar, serta pekerjaan yang layak dan penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat,” pungkas Dradjad.
Acara tersebut turut dihadiri Duta Besar Swiss untuk Indonesia Konstantin Obolensky, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono, Country Director ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Simrin C. Singh, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Ketua Bidang UMKM APINDO Ronald Walla, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
