Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Tim Nasional Aksesi Indonesia ke OECD, Senin (9/11), yang digelar untuk mempersiapkan kunjungan Sekretaris Jenderal OECD ke Indonesia.
Selaku Ketua Tim Nasional Aksesi Indonesia ke OECD, Airlangga menyampaikan bahwa proses aksesi bukan hanya bertujuan membawa Indonesia menjadi anggota organisasi internasional tersebut, melainkan juga menjadi momentum pembenahan kebijakan, regulasi, dan tata kelola nasional agar semakin sesuai dengan standar serta praktik terbaik dunia. Penyelarasan tersebut tetap harus memperhatikan kepentingan nasional.
Menurut Airlangga, proses aksesi OECD diharapkan mampu meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pembangunan berkelanjutan. Reformasi yang dilakukan melalui proses tersebut juga diharapkan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Upaya itu akan ditempuh melalui reformasi struktural, peningkatan transparansi, penguatan efektivitas regulasi, serta penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Agenda tersebut sekaligus mendukung Asta Cita Pemerintah yang menempatkan peningkatan kualitas regulasi sebagai salah satu pilar pembangunan nasional.
Indonesia resmi memasuki proses aksesi OECD setelah OECD Accession Roadmap for Indonesia diadopsi pada Maret 2024. Peta jalan tersebut kemudian diserahkan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal OECD pada Juni 2024. Sejak September 2025, Indonesia telah memasuki tahapan Technical Review atau peninjauan teknis.
Airlangga menjelaskan, tahapan tersebut menjadi forum penting bagi Indonesia dan komite-komite OECD untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan nasional dengan instrumen hukum organisasi tersebut. Hingga saat ini, pembahasan teknis telah dimulai pada 24 dari total 25 bidang aksesi, yang menunjukkan perkembangan proses penyelarasan kebijakan nasional.
Sejumlah sektor strategis menjadi perhatian dalam peninjauan tersebut, mencakup tata kelola regulasi dan pemerintahan, tata kelola perusahaan, investasi, statistik, persaingan usaha, hingga pemberantasan korupsi.
Proses Technical Review dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan informasi dan pengisian kuesioner, diskusi langsung melalui fact finding mission, hingga pembahasan awal bersama komite-komite OECD. Selanjutnya, pembahasan teknis akan menghasilkan Chair’s Letter yang berisi hasil peninjauan terhadap kebijakan Indonesia.
Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian proses aksesi dapat dirampungkan pada 2028. Untuk mencapai target tersebut, berbagai penyempurnaan regulasi dan tata kelola nasional akan terus dilakukan agar sesuai dengan instrumen hukum OECD sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Airlangga menambahkan, OECD tidak hanya menilai kesesuaian kebijakan dari sisi regulasi, tetapi juga menaruh perhatian besar terhadap efektivitas pelaksanaannya. Karena itu, keberhasilan aksesi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak terbatas pada kementerian dan lembaga pemerintah.
Partisipasi dunia usaha, kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok masyarakat lainnya dinilai penting untuk memastikan reformasi berjalan efektif. Airlangga juga mendorong keterlibatan aktif parlemen atau DPR dalam proses penyesuaian kebijakan berdasarkan rekomendasi OECD.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia menjadi anggota OECD akan sangat bergantung pada kualitas implementasi reformasi dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga turut menyampaikan apresiasi atas dukungan sejumlah negara anggota OECD dan mitra pembangunan terhadap proses aksesi Indonesia. Dukungan tersebut antara lain berasal dari Australia, Irlandia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Inggris, Swiss, serta Asian Development Bank (ADB).
Menurutnya, dukungan internasional tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap keseriusan Indonesia dalam melaksanakan reformasi dan membangun sistem tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, serta memenuhi standar global.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Aida S. Budiman, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, serta Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno.
Hadir pula sejumlah wakil menteri dari kementerian terkait, perwakilan KPK dan KPPU, Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta perwakilan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Tim Nasional Aksesi Indonesia ke OECD.
