(Vibizmedia – Doha, Qatar) Indonesia terus memperkuat pembangunan ekosistem digital nasional dengan mengedepankan pemerataan konektivitas internet, perlindungan anak di dunia maya, serta keamanan identitas pengguna layanan telekomunikasi. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan ruang digital yang inklusif, aman, dan memiliki ketahanan kuat. Komitmen ini disampaikan dalam forum 2026 International Telecommunication Union (ITU) Plenipotentiary Conference di Doha, Qatar.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Sekjen Kemkomdigi), Ismail, menjelaskan sejumlah capaian transformasi digital Indonesia sejak penyelenggaraan Plenipotentiary Conference 2022. Menurutnya, pemerintah terus memfokuskan kebijakan pada pemerataan konektivitas, pembangunan infrastruktur digital yang tangguh, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah pengoperasian satelit SATRIA-1. Kehadiran satelit tersebut dinilai memberikan manfaat sosial dan ekonomi sekaligus memperluas jangkauan internet ke wilayah terpencil dan daerah yang selama ini belum memperoleh layanan memadai.
“Peluncuran satelit SATRIA-1 memiliki dampak sosial dan ekonomi, serta memperluas akses internet di seluruh daerah terpencil dan belum terlayani,” ujar Ismail dalam forum High Level Policy Statement ITU Plenipotentiary Conference di Doha, Qatar, Rabu (11/11/2026).
Upaya pemerataan akses digital juga dilakukan melalui percepatan pengembangan jaringan 5G. Pada Agustus 2026, pemerintah telah melaksanakan lelang spektrum frekuensi 700 Megahertz (MHz) dan 2,6 Gigahertz (GHz) untuk mendukung perluasan layanan generasi kelima tersebut.
Ismail mengatakan, kebijakan pengelolaan spektrum frekuensi ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan jangkauan layanan digital, tetapi juga memperkuat keandalan serta ketahanan infrastruktur telekomunikasi nasional.
Di bidang tata kelola teknologi, Indonesia tengah menyiapkan peta jalan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) nasional yang melibatkan berbagai sektor. Selain itu, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) sebagai landasan memperkuat perlindungan anak berusia di bawah 16 tahun dari berbagai risiko di ruang digital.
Sementara itu, perlindungan identitas pelanggan telekomunikasi diperkuat melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Aturan ini mewajibkan penggunaan verifikasi biometrik dalam proses registrasi pelanggan guna mengurangi potensi penyalahgunaan nomor seluler.
“Registrasi kartu SIM berbasis biometrik menggunakan pengenalan wajah bertujuan untuk memperkuat verifikasi identitas pelanggan dan membantu mencegah penyalahgunaan nomor ponsel,” jelas Ismail.
Lebih lanjut, Ismail menekankan bahwa kompleksitas tantangan transformasi digital tidak dapat diatasi oleh satu negara secara mandiri. Diperlukan kolaborasi internasional untuk berbagi pengetahuan, memperkuat kapasitas teknis, serta membangun kesepahaman dalam menghadapi berbagai perkembangan teknologi, khususnya bagi negara-negara berkembang.
Dalam konteks tersebut, ITU memiliki peran strategis sebagai forum kerja sama negara anggota untuk bertukar pengalaman dan keahlian, merumuskan konsensus, serta meningkatkan kemampuan teknis dalam sektor telekomunikasi dan digital.
Sebagai wujud partisipasi aktif dalam memperkuat tata kelola telekomunikasi dunia, Indonesia turut mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan ITU untuk periode 2027–2030. Pemerintah berharap memperoleh dukungan dari seluruh negara anggota terhadap pencalonan tersebut.
Ismail menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh negara memperkuat sinergi dalam membangun masa depan digital yang dapat diakses secara merata, sekaligus menjamin keamanan dan ketahanan ekosistem digital global.
“Mari kita bangun masa depan digital yang lebih inklusif, aman, dan tangguh,” pungkas Ismail.
