DEFA Jadi Motor Baru Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

0
303

(Vibizmedia – Manila, Filipia) Pemerintah Indonesia berkomitmen memaksimalkan berbagai peluang yang terbuka melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) setelah seluruh negara anggota ASEAN menandatangani perjanjian tersebut di Manila, Filipina.

DEFA dipandang sebagai instrumen penting untuk mendorong percepatan transformasi digital, memperluas aktivitas ekonomi lintas negara, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat regional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Manila, Sabtu (14/11/2026), mengatakan bahwa kesepakatan ekonomi digital ASEAN tersebut berpotensi menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru (new engine of growth) bagi Indonesia.

“Dengan populasi sekitar 693 juta jiwa, integrasi ekonomi digital ASEAN membuka peluang perluasan akses pasar bagi pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM, untuk menjangkau konsumen di seluruh kawasan,” kata Airlangga.

Potensi tersebut semakin besar jika melihat proyeksi laporan e-Conomy SEA 2026 yang memperkirakan nilai Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia mencapai USD446 miliar pada 2035. Penerapan DEFA diharapkan mampu membantu merealisasikan peluang itu melalui perluasan jangkauan pasar digital, peningkatan perdagangan lintas negara, serta penguatan ekosistem ekonomi digital di dalam negeri.

Dalam sektor perdagangan, DEFA diharapkan dapat menyederhanakan aktivitas bisnis antarnegara ASEAN melalui digitalisasi dokumen perdagangan, penyederhanaan prosedur kepabeanan, dan peningkatan konektivitas ASEAN Single Window. Penyelarasan sistem perdagangan elektronik, termasuk pengakuan dokumen dan tanda tangan elektronik, berpotensi memangkas biaya transaksi, mempercepat proses ekspor-impor, serta menciptakan kemudahan berusaha.

Kondisi tersebut juga akan memberikan kesempatan lebih besar bagi UMKM Indonesia untuk masuk ke dalam rantai pasok regional dan memasarkan produknya melalui platform digital di kawasan ASEAN.

Peluang lainnya terdapat pada pengembangan sistem pembayaran digital lintas negara. Melalui DEFA, integrasi sistem pembayaran di kawasan diharapkan semakin berkembang, termasuk dengan memperluas pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di negara-negara ASEAN.

Konektivitas pembayaran tersebut akan memudahkan masyarakat Indonesia bertransaksi di negara mitra. Sebaliknya, wisatawan dari negara ASEAN yang sistem pembayarannya telah terhubung dengan QRIS juga dapat melakukan transaksi di Indonesia, termasuk di berbagai UMKM dan merchant lokal. Interoperabilitas pembayaran ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperluas keterlibatan pelaku usaha kecil dalam ekonomi digital regional.

Dari sisi pengembangan sumber daya manusia, DEFA menyediakan ruang kolaborasi bagi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kualitas talenta digital. Indonesia berpeluang memperkuat kompetensi tenaga kerja, mengembangkan keterampilan baru melalui program upskilling dan reskilling, serta mencetak lebih banyak tenaga profesional dan pengembang teknologi (technology developers) yang mampu menjawab kebutuhan industri digital.

Kerja sama regional juga diharapkan mempercepat penguasaan teknologi baru (emerging technologies), terutama kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), keamanan siber (cybersecurity), serta pengembangan infrastruktur pusat data (data center) dan komputasi awan (cloud computing).

Melalui peningkatan investasi, kolaborasi, dan kapasitas teknologi, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu mengambil peran sebagai pengembang teknologi digital. Dengan demikian, daya saing industri digital nasional dapat semakin diperkuat.

Aspek keamanan dan kepercayaan juga menjadi bagian penting dalam implementasi DEFA. Kesepakatan ini mendorong penguatan pelindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, serta perlindungan konsumen melalui penyelarasan standar, kerja sama keamanan siber, dan upaya pencegahan penipuan daring (online scams).

Bagi Indonesia, komitmen tersebut sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kerangka kerja sama ini juga diharapkan mendukung pertukaran data lintas negara secara aman, dengan tetap mengedepankan kepentingan publik dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.

Lebih jauh, penerapan DEFA selaras dengan agenda reformasi struktural pemerintah, terutama dalam meningkatkan kualitas regulasi, memperkuat tata kelola ekonomi digital, serta menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang lebih kondusif.

Keselarasan kebijakan tersebut sekaligus mendukung proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), khususnya dalam upaya menyesuaikan kebijakan nasional dengan praktik dan standar internasional.

Setelah penandatanganan perjanjian, pemerintah akan memusatkan perhatian pada percepatan ratifikasi, penyusunan regulasi domestik, dan penguatan koordinasi antarkementerian serta lembaga. Persiapan ini diperlukan untuk memastikan Indonesia memiliki kesiapan yang memadai dalam menjalankan seluruh komitmen DEFA.

Tahapan tersebut meliputi pemetaan regulasi yang perlu disesuaikan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas dan pembangunan infrastruktur digital nasional agar implementasi kesepakatan dapat berjalan secara optimal.

Airlangga menegaskan, pemerintah akan terus membangun koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pelaku usaha, asosiasi industri, hingga masyarakat.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, pelaku usaha, asosiasi industri, dan masyarakat. Melalui langkah tersebut, implementasi ASEAN DEFA diharapkan tidak hanya memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi ekonomi digital, tetapi juga memperkuat penguasaan teknologi, menciptakan peluang kerja berkualitas, dan memastikan manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara inklusif oleh masyarakat Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.