Ditjen Hubla Perkuat Evaluasi Kinerja Pelabuhan, Dorong Efisiensi Logistik Nasional

0
73
Ditjen Perhubungan Laut menggelar diskusi sekaligus monitoring dan evaluasi capaian kinerja operasional pelabuhan di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Foto: Kemenhub
(Vibizmedia – Jakarta) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan terus mengoptimalkan pengawasan dan evaluasi kinerja operasional pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk mendorong peningkatan mutu pelayanan, mengoptimalkan produktivitas terminal, serta mendukung kelancaran rantai logistik nasional.
Penguatan evaluasi tersebut dilaksanakan melalui diskusi dan kegiatan monitoring serta evaluasi laporan capaian kinerja operasional pelabuhan di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini melibatkan kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di wilayah DKI Jakarta secara langsung, serta kepala KSOP dan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) dari berbagai daerah yang mengikuti secara daring.
Direktur Kepelabuhanan Ditjen Hubla, Triono, menegaskan bahwa pelaporan kinerja operasional pelabuhan harus memiliki fungsi lebih dari sekadar memenuhi kewajiban administrasi. Menurutnya, laporan tersebut harus mencerminkan situasi operasional yang sesungguhnya agar dapat menjadi landasan dalam menentukan kebijakan, melakukan pembinaan, dan mengambil keputusan terkait pengelolaan pelabuhan.
Ia menekankan pentingnya akurasi dan konsistensi data dalam setiap laporan capaian kinerja. Hal ini diperlukan agar standar pelayanan operasional pelabuhan dapat diterapkan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan adalah instrumen penting untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar. Karena itu, data yang disampaikan harus akurat, lengkap, konsisten, dan sesuai kondisi sebenarnya di lapangan,” ujar Triono.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa data kinerja pelabuhan dapat digunakan untuk menilai tingkat pemanfaatan fasilitas, kapasitas, produktivitas terminal, serta kebutuhan pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Hasil evaluasi tersebut juga menjadi acuan agar arah pengembangan pelabuhan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional.
Dalam hal ini, perencanaan kepelabuhanan perlu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, serta Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).
Selain aspek produktivitas, evaluasi juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan tarif jasa kepelabuhanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017, Penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewenangan mengawasi penerapan tarif dengan mempertimbangkan kualitas pelayanan yang diberikan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
Sehubungan dengan hal tersebut, Triono meminta Penyelenggara Pelabuhan meningkatkan pengawasan terhadap pemenuhan standar pelayanan oleh BUP. Kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja juga harus menjadi perhatian, sehingga penilaian terhadap kualitas pelayanan dapat dilakukan secara objektif.
Ia mengingatkan agar setiap laporan yang akan dikirimkan kepada Ditjen Hubla terlebih dahulu melalui proses verifikasi oleh Penyelenggara Pelabuhan. Apabila terdapat perbedaan antara data laporan dan fakta operasional di lapangan, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta tindakan korektif.
“Laporan kinerja harus diverifikasi dulu oleh Penyelenggara Pelabuhan sebelum disampaikan ke Ditjen Hubla. Dengan begitu, data yang kita pakai benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar pembinaan, pengendalian, serta pengawasan operasional pelabuhan,” tambahnya.
Dalam tata kelola pelayanan kepelabuhanan, setiap pemangku kepentingan memiliki peran sesuai kewenangannya. BUP bertanggung jawab sebagai operator pelayanan, Penyelenggara Pelabuhan menjalankan fungsi pengawasan, sementara Direktorat Kepelabuhanan berperan dalam pembinaan teknis.
Melalui forum monitoring dan evaluasi ini, Ditjen Hubla juga berupaya membangun kesamaan persepsi di antara seluruh pihak terkait mengenai pelaksanaan standar kinerja operasional pelabuhan. Berbagai persoalan yang muncul dalam proses pelaporan maupun penyelenggaraan pelayanan turut dibahas untuk menemukan langkah penyelesaian.
Triono berharap penerapan standar kinerja dapat dilakukan secara berkelanjutan sebagai instrumen pengawasan sekaligus pendorong peningkatan kualitas pelayanan. Dengan sistem evaluasi yang terukur dan pengawasan yang efektif, pelabuhan nasional diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, keandalan operasional, serta daya saing.
Peningkatan kualitas operasional pelabuhan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi pengguna jasa dan pelaku usaha. Pelayanan yang semakin efektif dan efisien diharapkan mampu memperlancar distribusi barang, meningkatkan efisiensi kegiatan logistik, serta memperkuat daya dukung sistem logistik nasional.