Kemenkes Minta Perusahaan Perhatikan Mental Pekerja, Beban Kerja hingga Bullying Jadi Sorotan

0
63
Pekerja kantoran
Pekerja kantoran. DOK: BKN

(Vibizmedia-Nasional) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mendorong penguatan kesehatan mental pekerja sebagai bagian penting dari sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Upaya ini dilakukan untuk mencegah risiko psikososial di lingkungan kerja yang dapat mengancam keselamatan, menurunkan produktivitas, hingga memengaruhi daya saing bangsa.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, persoalan kesehatan mental di kalangan pekerja kerap tidak terdeteksi. Sebab, banyak pekerja memilih menyembunyikan tekanan dan masalah psikologis yang mereka alami.

Padahal, berbagai faktor di lingkungan kerja seperti beban kerja berlebihan, jam kerja panjang, perundungan, kekerasan, hingga minimnya dukungan sosial dapat memicu gangguan kesehatan mental.

“Kesehatan mental pekerja bukan hanya persoalan individu, melainkan isu strategis yang berkaitan langsung dengan keselamatan, produktivitas, dan daya saing bangsa. Karena itu, kesehatan jiwa harus menjadi bagian dari sistem manajemen K3 dan menjadi tanggung jawab pemberi kerja,” kata Dante dalam Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2026, Selasa (17/11/2026).

Dante menegaskan, perlindungan kesehatan mental tidak boleh hanya dibebankan kepada individu pekerja. Perusahaan dan pemberi kerja juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, serta mendukung kesejahteraan psikologis karyawan.

Sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat yang mengalami krisis kesehatan jiwa, Kemenkes menyediakan layanan Healing 119. Masyarakat dapat mengakses bantuan melalui nomor 119 ekstensi 8 atau laman healing119.id.

Sementara itu, Guru Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Robiana Modjo, menekankan pentingnya pengelolaan risiko psikososial secara terintegrasi di lingkungan kerja.

Menurutnya, meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan mental harus diwujudkan melalui kebijakan dan praktik konkret di tempat kerja, bukan sekadar menjadi wacana.

“Pengelolaan risiko psikososial di tempat kerja perlu dilakukan secara terintegrasi. Kesadaran terhadap pentingnya kesehatan mental harus diterjemahkan menjadi langkah nyata melalui kebijakan dan praktik di lingkungan kerja, sehingga pekerja dapat merasa aman, sehat, dan sejahtera,” ujar Robiana.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, fasilitas kesehatan, akademisi, dan pekerja, Kemenkes berharap perlindungan kesehatan mental dapat menjadi bagian dari budaya kerja di Indonesia.

Dengan demikian, penerapan K3 tidak hanya berfokus pada pencegahan kecelakaan dan perlindungan fisik, tetapi juga memastikan setiap pekerja mendapatkan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis.