
(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus mendorong reformasi penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis (PPDS) melalui penataan tata kelola dan pembenahan sistem pembiayaan. Dua aspek yang menjadi perhatian utama adalah kejelasan pembagian tanggung jawab antara perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan serta transparansi perhitungan biaya pendidikan.
Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan konsep pendidikan PPDS terintegrasi dan penerapan metode penghitungan biaya berbasis aktivitas. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusan dokter spesialis sekaligus memastikan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa penyelenggaraan PPDS membutuhkan pembagian kewenangan yang jelas dan seimbang antara institusi pendidikan tinggi dan rumah sakit pendidikan. Dalam skema tersebut, perguruan tinggi berperan mengelola aspek akademik, sementara rumah sakit menjadi tempat pelaksanaan pembelajaran dan praktik klinis.
“Kita upayakan semuanya berjalan harmonis, PPDS harus mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Kami juga meminta Bapak-Ibu sekalian untuk senantiasa melakukan advokasi agar tata kelola PPDS ini sesuai standar nasional pendidikan tinggi tenaga medis,” ujar Brian saat bertemu dengan Ketua Umum Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan (HPTKes) M. Budi Djatmiko, perwakilan asosiasi, perguruan tinggi kesehatan, serta pakar kesehatan di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Rabu (18/11/2026).
Brian mengungkapkan, Kemdiktisaintek bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saat ini tengah merancang model PPDS terintegrasi. Penyusunan konsep tersebut bertujuan menyatukan pelaksanaan tanggung jawab akademik dan pelayanan klinis, sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan di antara institusi yang terlibat.
Selain memperjelas tata kelola, pemerintah juga berupaya membangun sistem pembiayaan PPDS yang lebih terukur. Untuk itu, Kemdiktisaintek tengah mengembangkan perhitungan unit cost pendidikan dokter spesialis menggunakan metode activity-based costing atau penghitungan biaya berdasarkan aktivitas.
Metode ini memungkinkan setiap komponen pengeluaran pendidikan dihitung berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian, kontribusi pembiayaan dari perguruan tinggi maupun rumah sakit pendidikan dapat diidentifikasi secara lebih transparan dan proporsional. Pendekatan tersebut sekaligus diharapkan membantu mengendalikan biaya penyelenggaraan PPDS.
Pembagian beban pembiayaan yang terukur dinilai penting untuk menciptakan sistem pendidikan dokter spesialis yang berkelanjutan. Dengan kejelasan kontribusi masing-masing institusi, penyelenggaraan pendidikan diharapkan tidak membebani salah satu pihak secara berlebihan.
Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan menekankan bahwa pembenahan PPDS harus berorientasi pada peningkatan kompetensi lulusan serta pemenuhan kebutuhan tenaga medis di lapangan. Hal tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk pemetaan kebutuhan dokter spesialis berdasarkan bidang keahlian dan distribusi wilayah.
“Kemdiktisaintek bersama Kemenkes telah membentuk Komite Bersama untuk peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan,” kata Fauzan.
Pemerintah juga mendorong perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan menyelaraskan perencanaan penerimaan peserta PPDS. Penentuan jumlah peserta dan bidang spesialisasi perlu mempertimbangkan kebutuhan fasilitas kesehatan serta ketersediaan tenaga dokter di berbagai daerah.
Melalui perencanaan tersebut, pendidikan dokter spesialis diharapkan tidak hanya menghasilkan tenaga medis dengan kompetensi profesional, tetapi juga mampu menjawab persoalan ketimpangan distribusi dokter spesialis di Indonesia.
Dalam pertemuan itu, pembahasan turut mencakup pengaturan pendidikan tinggi bidang kesehatan dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Brian mengajak seluruh asosiasi dan pemangku kepentingan memberikan masukan agar regulasi yang disusun dapat mengakomodasi kebutuhan pengembangan pendidikan tenaga kesehatan.
Ketua Umum HPTKes M. Budi Djatmiko menyampaikan dukungan terhadap harmonisasi penyelenggaraan PPDS melalui sistem terintegrasi. Pihaknya akan mengoordinasikan pimpinan perguruan tinggi, asosiasi pendidikan kesehatan, dan organisasi profesi untuk menyusun kajian sebagai bahan rekomendasi kepada Kemdiktisaintek dan Komisi X DPR I.
Penataan sistem pendidikan dokter spesialis ini menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat kualitas pendidikan tinggi kesehatan sekaligus menjawab kebutuhan pelayanan medis nasional. Kejelasan pembagian kewenangan, transparansi pembiayaan, serta perencanaan kebutuhan tenaga spesialis diharapkan menjadi fondasi bagi penyelenggaraan PPDS yang lebih efektif, berkualitas, dan merata.








