KKP Optimalkan Data Perikanan, Jaga Keseimbangan Ekonomi dan Kelestarian Laut

0
62
Foto: KKP
(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan dengan mengedepankan data akurat dan hasil kajian ilmiah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pemanfaatan potensi perikanan nasional berlangsung secara terukur, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
Data yang valid menjadi komponen utama dalam menentukan kondisi stok ikan, menetapkan kuota penangkapan, hingga menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan. Dengan dukungan informasi yang memadai, pemerintah diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan kelestariannya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa data kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), yang merupakan salah satu program utama ekonomi biru.
“Data kelautan dan perikanan ini akan menjadi acuan penting untuk penentuan kuota penangkapan ikan terukur yang menjadi salah satu kebijakan ekonomi biru,” ujar Trenggono dalam keterangan resmi KKP di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Sebagai bagian dari upaya memperkuat basis data dan koordinasi pengelolaan perikanan, KKP menyelenggarakan Pertemuan Tahunan IX Unit Pengelola Perikanan (UPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 dan 712. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan Sidang Tahunan III Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) di Bandung, Jawa Barat, pada 11–13 November 2026.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan, keberhasilan pengelolaan perikanan memerlukan keterlibatan dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini semakin penting mengingat KKP tengah menjalankan empat program prioritas di sektor perikanan tangkap.
Keempat program tersebut meliputi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), modernisasi pelabuhan perikanan, serta pembaruan armada perikanan nasional.
Menurut Latif, pengelolaan perikanan membutuhkan pendekatan terpadu agar setiap kebijakan dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Karena itu, forum UPP WPPNRI diharapkan menjadi wadah komunikasi dan koordinasi untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan.
“Pengelolaan perikanan tidak bisa dilakukan secara parsial. Karena itu, UPP WPPNRI harus menjadi ruang koordinasi dan dialog untuk menghasilkan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Syahril Abd Raup menjelaskan bahwa pertemuan tahunan UPP memiliki fungsi penting dalam menyelaraskan langkah pengelolaan perikanan di setiap wilayah. Forum tersebut membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya penetapan lokasi pengambilan sampel pendaratan ikan, evaluasi tingkat kepatuhan pemerintah provinsi, serta penyusunan program kerja UPP untuk 2027.
Salah satu hasil pembahasan adalah kesepakatan mengenai lokasi pengambilan sampel untuk mendukung pendataan perikanan, termasuk di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Syahril berharap, peningkatan kualitas informasi yang diperoleh langsung dari lapangan dapat memperkuat proses pengkajian stok ikan dan penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan.
“Dengan informasi dan data yang lebih baik dari lapangan, pengkajian stok dan perumusan kebijakan sumber daya ikan diharapkan semakin akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” ujarnya.
Melalui forum koordinasi tersebut, KKP juga mendorong agar hasil pembahasan tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan dan program kerja yang konkret.
Untuk mewujudkannya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kalangan akademisi dan ilmuwan, mitra pembangunan, pelaku usaha, serta komunitas nelayan. Sinergi seluruh pihak menjadi faktor penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya ikan berjalan efektif dan berkesinambungan.
KKP menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sektor perikanan tidak semata-mata diukur dari besarnya hasil tangkapan saat ini, tetapi juga dari kemampuan menjaga ketersediaan sumber daya ikan untuk masa depan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan.